Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2021
P. 81
23 juta pekerjaan akan hilang, namun juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru
yang akan tumbuh.
Dengan demikian, sebagai respon dan solusi terhadap tantangan dan peluang tersebut,
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), merumuskan kebijakan yang
disebut "sembilan lompatan besar" Ketenagakerjaan.
Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain; reformasi birokrasi,
ekosisten digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang
kesembilan adalah reformasi pengawasan.
Sebagai aktualisasi riil dari amanah sembilan lompatan besar tersebut, Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen
Binwasnaker dan K3) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan
tahun 2021 yang diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara hybrid pada
Rabu(24/3). Acara tersebut secara resmi dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah.
"Ini menjadi langkah awal Binwasnaker terhadap komitmen mewujudkan salah satu poin dari
sembilan lompatan besar Kemnaker," ungkap Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Lebih lanjut, Haiyani mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya
adalah penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan; penyamaan persepsi
konsep pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan; juga
mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan
mencermati perubahan kebijakan ketenagakerjaan.
"Selain daripada itu, menurut saya, tujuan dari Rakornas adalah mempererat soliditas dan
solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di selururh Indonesia serta memperkuat
sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder," tambahnya.
Dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut, juga
ditandatangani komitmen bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan
Industrial, oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 bersama Plt Dirjen PHI dan Jamsos.
"Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk melaksanakan salah
satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan," pungkas Haiyani. (akr).
80
