Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2021
P. 89
"Artinya kalau benar tidak boleh mudik, buktikan dengan adanya regulasi. Kami akan minta kalau
memang final dilarang mudik, kami minta Kemenhub untuk peraturan pelarangan, termasuk
pembatasan di simpul-simpul transportasi publik seperti stasiun, terminal, pelabuhan, dan
bandara," jelasnya.
Irwan berpendapat jangan sampai larangan mudik disuarakan, namun lonjakan penumpang
tetap terjadi di jalur transportasi laut, darat, dan udara.
"Pemerintah ini, kan, memang kalau terkait penanganan COVID-19 saya hampir katakan
memang gagal dan cenderung blunder dan inkonsistensi. Jadi istilahnya itu putar kaset lagi tahun
lalu," tuturnya.
Irwan juga mengatakan dalam rapat kerja bersama Kemenhub, sudah pernah disampaikan
bahwa mudik tahun ini diperbolehkan, namun keputusan yang dikeluarkan hari ini menyatakan
sebaliknya. Ia pun meminta penjelasan dari pemerintah terkait keputusan hari ini.
"Jangan sampai publik melihatnya pemerintah ini memang koordinasinya sangat-sangat
bermasalah di dalam pemerintahan sendiri. Ini, kan, standar ganda namanya. Di satu sisi Menko
PMK Muhadjir Effendy mengatakan enggak boleh mudik, tapi di kementerian lain Kemenhub
mengatakan boleh mudik," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui rapat koordinasi antar kementerian menyatakan cuti
dilarang, namun tetap ada cuti bersama 1 hari pada 12 Mei 2021. Rapat koordinasi dihadiri
Menaker Ida Fauziyah, Wamenag Zainud Tauhid, dan Mensos Tri Rismaharin
88
