Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 235
“Kedepan bagi yang belum memiliki keterampilan itu. Pada satu sisi keterampilan itu dibutuhkan
dunia industri pertambangan yang saat ini marak di Sultra, sehingga kebutuhan tenaga kerja
untuk itu, Insya Allah bisa kita siapkan”, ungkapnya, Rabu (23/6/2021).
Haji Polondu juga menuturkan, jika melihat kondisi pertanian dan peternakan di Sultra saat ini
masih sangat butuh pengembangan keterampilan khususnya anak-anak muda atau petani
milenial di dua bidang itu, maka BLK Kendari juga akan membuka 2 Workshop yaitu Workshop
Pertanian dan Peternakan, serta pengembangan kejuruan Pariwisata Kelautan.
Termasuk, BLK Kendari juga berupaya mewujudkan agar bisa bertaraf Internasional dengan
membuka Workshop Bahasa Asing.
“Tentunya kita akan membangun laboratorium bahasa agar tenaga kerja asal Sultra itu tidak lagi
perlu ke luar daerah untuk belajar bahasa asing,” bebernya.
Rencananya, dua bahasa yang akan dibuka yakni Workshop Bahasa Inggris dan Bahasa
Mandarin.
“Kita juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Sultra yang marak sekali
dengan tenaga kerja asing,” jelasnya.
Selanjutnya, dia menyebut luas lahan hibah yang diberikan oleh Pemprov Sultra adalah sebesar
4,5 hektare bakal dimanfaatkan sesuai rencana dan target itu, dengan harapan proses menuju
target bisa diberikan kemudahan.
“Alhamdulilllah dengan adanya hibah ini Insya Allah kita sudah bisa realisir apa yang menjadi
mimpi-mimpi indah kami untuk pengembangan BLK Kendari”, imbuhnya.
Diketahui, BLK Kendari saat ini memiliki 14 kejuruan dengan luas areal 2,1 hektare setelah
adanya penambahan lahan tersebut.
Adapun obyek hibah adalah lahan milik Pemprov Sultra yang terletak di Jalan D.I Panjaitan
Nomor 222 Kendari seluas 45.843 m2. Kepemilikan dan pencatatan tanah dimaksud sebagai
barang milik daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai sertifikat hak pakai Nomor
184/gs.95/1990 tanggal 16 Januari 1990 atas nama pemerintah daerah tingkat I Provinsi
Sulawesi Tenggara.
Sertifikat hak pakai nomor 192/gs.94 tanggal 16 Januari 1990 atas nama pemerintah daerah
tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara. Lahan tersebut telah tercatat dalam aplikasi SIMDA barang
milik daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. (A)
Laporan: Al Iksan
Editor: Hasrul Tamrin
234
