Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 110
SURVEI: 9 DARI 10 PERUSAHAAN DI INDONESIA RASAKAN DAMPAK LANGSUNG
PANDEMI COVID-19
Survei Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sekitar 88 persen perusahaan terdampak
pandemi selama enam bulan terakhir, dan mengalami kerugian. Bahkan disebutkan, 9 dari 10
perusahaan di Indonesia terdampak langsung pandemi Covid-19.
Data tersebut berdasarkan survei yang dilakukannya melalui online, termasuk melalui telepon
dan email terhadap 1.105 perusahaan yang dipilih secara probability sampling sebesar 95 persen
dan margin of error (MoE) sebesar 3,1 persen pada 32 provinsi di Indonesia.
"Kerugian tersebut umumnya disebabkan penjualan menurun, sehingga produksi harus
dikurangi," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Bambang
Satrio Lelono diJakarta, Selasa (24/11).
Berdasarkan survei yang dilakukan Kemnaker bekerja sama dengan Indef ini, penurunan
permintaan, produksi, dan keuntungan umumnya terjadi pada perusahaan UMKM, yaitu di atas
90 persen. Sementara perusahaan yang terdampak terbesar, yakni penyediaan akomodasi
makan dan minum, real estate dan konstruksi.
Meski demikian, sebagian besar perusahaan tetap mempekerjakan pekerjaannya. Hanya 17,8
persen perusahaan yang memberlakukan pemutusan hubungan kerja, 25,6 persen perusahaan
yang merumahkan pekerjanya dan 10 persen yang melakukan keduanya.
"Respons perusahaan ini dikarenakan hal tersebut satu-satunya jalan untuk efisiensi di tengah
masa pandemi," paparnya.
Untuk itu, setelah pandemi keterampilan teknologi paling dibutuhkan, antara lain terkait
penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, dan penguasaan teknologi industri untuk
diversifikasi produk. Implikasinya, baik bagi pihak pemerintah dan swasta perlu menyediakan
pendidikan dan keterampilan yang sarat dengan penguasaan teknologi.
"Implikasi setelah masa pandemi mengisyaratkan bahwa work form home/teleworking menjadi
pilihan utama bagi perusahaan. Sehingga menjadi lebih fleksibel meskipun efisiensi jumlah
tenaga kerja dan pengurangan upah menjadi tidak bisa dihindarkan," ucapnya.
Guna merespons situasi itu, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan dan memperluas
berbagai program jaring pengaman sosial. Khususnya insentif perpajakan sebanyak 19,8 persen
dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan sejenisnya sebanyak 18,5 persen.
Namun, pihaknya mengakui banyak pula yang belum merasakan bantuan pemerintah di tengah
pandemi ini, yakni sebesar 41,18 persen. "Hal itu menandakan pemerintah perlu bergerak
membantu perusahaan yang sebagian besar merasakan dampak pandemi tersebut," tegasnya.
[idr].
109
