Page 112 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

PERUSAHAAN TAK BISA SEMBARANGAN REKRUT ANAK MAGANG, BEGINI
ATURANNYA
Magang menjadi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kemampuan
sebelum benar-benar terjun di dunia. Tentu saja amat disayangkan jika hal itu justru dijadikan
kedok oleh perusahaan demi mendapatkan pekerja berupah murah. Perusahaan sebenarnya
tidak bisa seenaknya menggelar magang. Ada aturan yang harus diikuti, yaitu Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Pemagangan di Dalam Negeri.

"Jadi dalam konteks ini sebenarnya kami telah mengatur aturan mainnya dan regulasinya, yang
berhubungan dengan magang itu sendiri dan proteksi terhadap peserta magang dan hal-hal
yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang melaksanakan magang," kata Kepala Biro Humas
Kemnaker Chairul Fadly Harahap kepada detikcom baru-baru ini.

Dalam Pasal 3 Permenaker 6/2020, untuk menyelenggarakan pemagangan, perusahaan harus
memiliki unit pelatihan, program pemagangan, sarana dan prasarana, serta pembimbing
pemagangan atau instruktur.

Pembimbing pemagangan adalah tenaga pelatihan yang bisa berasal dari pekerja yang kompeten
dan ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di
perusahaan.

"Dalam proses pemanggangan, perusahaan yang memberikan program pemagangan harus ada
mentor atau pendamping untuk memastikan proses transfer knowledge (pengetahuan), atau
transfer peningkatan skill/kompetensi ini dipastikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan
harapan calon atau peserta magang ini," jelas Chairul.

Lebih lanjut, unit pelatihan yang disebut di Pasal 3 -dijelaskan di Pasal 4- dapat merupakan milik
perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan unit pelatihan milik perusahaan lain dan/atau
lembaga pelatihan kerja (LPK). LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan
yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Dijelaskan dalam Pasal 5, unit pelatihan harus memiliki susunan kepengurusan, pembimbing
pemagangan atau instruktur, dan ruangan teori dan praktik simulasi. Lebih lanjut, program
pemagangan meliputi teori dan praktik simulasi dan praktik kerja di unit produksi perusahaan.

Sarana dan prasarana yang harus disediakan perusahaan yang menyelenggarakan magang,
seperti dijelaskan dalam Pasal 6 terdiri atas ruang teori dan praktik simulasi, ruang praktik kerja,
kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja, dan buku kegiatan bagi peserta
pemagangan.

Penyelenggaraan pemagangan, dijelaskan dalam Pasal 10, dilaksanakan atas dasar perjanjian
pemagangan, yang memuat hak dan kewajiban peserta pemagangan, hak dan kewajiban
penyelenggara pemagangan, program pemagangan, jangka waktu pemagangan, dan besaran
uang saku. "Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disahkan oleh
Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat," bunyi Pasal 12.

Dijelaskan Chairul, apabila perusahaan magang ini ada di beberapa kabupaten maka izinnya atau
persetujuan dari Dinas Bidang Ketenagakerjaan di provinsi. Lalu, jika perusahaan yang
melaksanakan magang ada di beberapa provinsi maka perizinannya melalui Kementerian
Ketenagakerjaan. "Sehingga disini tentunya apapun yang diperjanjikan antara peserta magang
dan perusahaan yang memagangkan harus mendapat persetujuan atau telah dilaporkan di Dinas
Tenaga Kerja yang telah mengetahui adanya pelaksanaan magang di perusahaan tertentu,"
tambah Chairul.

111