Page 136 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 136

"Kita targetkan awal November (UMK 2022 diumumkan). Terkait dengan masukan, tuntutan,
              dan lainnya kita pertimbangkan," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi kepada
              detikcom, Minggu (31/10/2021).

              Lantas,  apakah  UMK  2022  akan  naik  atau  turun?    Anwar  menjelaskan  pihaknya  sedang
              menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjadi indikator penetapan besaran
              upah minimum di tahun depan. Data itu di antaranya tingkat konsumsi rata-rata rumah tangga
              dan data konsumsi pekerja di rumah tangga.

              "Kita  nunggu  data  dari  BPS  terkait  dengan  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  inflasi,  angka
              kelayakan hidup," imbuhnya.

              Sebelumnya diberitakan serikat buruh meminta UMK 2022 naik 7-10%. Tuntutan itu diminta
              karena biaya kebutuhan hidup dinilai telah meroket mulai dari kebutuhan sembako hingga biaya
              pendidikan.

              "Dari  survei ditemukan yang  paling  mengalami lonjakan  kenaikan  harga  adalah transportasi,
              terutama angkot dengan pandemi sedikit sekali yang beroperasi jadi berpindah ke transportasi
              online sehingga biaya transport meningkat tajam. Terus harga bahan pokok juga meningkat
              rata-rata  7-10%,"  kata  Presiden  KSPI  Said  Iqbal  dalam  konferensi  pers  virtual,  Senin
              (25/10/2021).
              Sementara Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz mempertanyakan
              dasar dari angka kenaikan upah minimum sebesar 10% yang diminta oleh serikat buruh. Sebab,
              perhitungan kenaikan upah telah diatur lewat regulasi.

              "Tentu bukan masalah 10% atau masuk akalnya, bukan itu, dasar dari 10% itu apa? Itu saya
              kira yang paling penting. Kan saat ini kita harus taat juga dengan regulasi yang sudah ada bahwa
              sudah ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga ada Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Adi, Kamis (28/10/2021).





































                                                           135
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141