Page 163 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 163
Ringkasan
POLEMIK kenaikan Upah Minimum (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun
2022 bergulir di Senayan. Pimpinan dan anggota Dewan belum satu suara soal wacana tersebut,
karena kondisi perekonomian nasional belum berjalan normal. Anggota Komisi IX DPR Netty
Prasetiyani mendorong solusi jalan tengah untuk mengatasi tuntutan kenaikan UMP dan UMK
Tahun 2022. Diharapkan, terdajadi dialog bersama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah
untuk dapat merumuskan upah tersebut.
DPR BELUM KOMPAK SOAL KENAIKAN UPAH
POLEMIK kenaikan Upah Minimum (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun
2022 bergulir di Senayan. Pimpinan dan anggota Dewan belum satu suara soal wacana tersebut,
karena kondisi perekonomian nasional belum berjalan normal.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendorong solusi jalan tengah untuk mengatasi
tuntutan kenaikan UMP dan UMK Tahun 2022. Diharapkan, terdajadi dialog bersama antara
pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk dapat merumuskan upah tersebut.
"Soal UMP dan UMK Tahun 2022 harus ada jalan tengah. Harus ada dialog dan solusi untuk
menampung tuntutan buruh, kepentingan pengusaha dan perusahaan, serta kondisi ekonomi di
masa Covid-19." kata Netty dalam melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Netty menguraikan, kenaikan upah penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Karenanya,
jalan tengah pemerintah sangat krusial untuk menjaga roda ekonomi Indonesia, dan daya beli
masyarakat.
Ketua DPR Puan Maharani memiliki pandangan berbeda. Ia mendorong kenaikan UMP dan UMK
Tahun 2022 direalisasikan secara optimal demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya
kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Terlebih, pada tahun 2021 tak ada kenaikan
upah minimum akibat menurunnya perekonomian nasional.
"Kami mendorong agar kenaikan upah minimum Tahun 2022. dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat yang banyak terdampak pandemi Covid-19. Kenaikan upah minimum
harus bisa memenuhi kebutuhan rakyat," tegas kata Puan melalui keterangan tertulisnya, Senin
(25/10).
Puan meminta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempertimbangkan harapan buruh
atas kenaikan upah. Sebab, hasil survei menunjukkan peningkatan harga sebagian besar
komoditas di pasar dari berbagai daerah.
"Kenaikan upah bisa membangkitkan daya beli buruh. Kami berharap, kesejahteraan buruh bisa
bertambah, karena tidak sedikit dari kawan-kawan buruh yang mengalami pengurangan upah,
bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19." urai dia.
Puan menilai, rencana kenaikan upah minimum Tahun 2022 menjadi bukti keberhasilan
penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Puan mengatakan, langkah
antisipasi, treatment, hingga program vaksinasi Covid-19 telah membuahkan hasil potisif.
"Adanya rencana pemerintah menaikkan upah minimum menunjukkan pemulihan ekonomi
nasional berjalan on the track. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 telah membuat roda
ekonomi kembali berputar dan DPR akan terus melakukan pengawalan," tandasnya.
162
