Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 17

Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi
              Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sebelumnya menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2022
              menjadi Rp 5,3 juta.

              Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta Winarso mengatakan, angka Rp 5,3 juta didapat dari survei yang
              dilakukan serikat buruh.

              "Berdasarkan survei pasar seharga Rp 5.305.000, itu cukup setahun," kata Winarso ditemui saat
              aksi demonstrasi kenaikan UMP di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10/2021).

              Namun,  jika  tuntutan  tersebut  tak  dipenuhi,  Winarso  mengatakan,  serikat  buruh  tetap
              menargetkan UMP DKI 2022 naik paling sedikit 10 persen dari upah tahun 2021.

              "Target kami naik 10 persen dari Rp 4,4 juta, jadi kira-kira Rp 4,8 juta," ucap dia.

              Untuk itu, dia bersama perwakilan serikat buruh lainnya meminta untuk bertemu Gubernur DKI
              Jakarta Anies Baswedan.

              Winarso mengatakan, Anies sudah sepatutnya mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan UMP
              Jakarta naik di angka yang sesuai dengan survei pasar yang dilakukan serikat buruh.

              "Tidak ada lagi, ketika Gubernur (lebih memihak) melihat perusahaan, kami warga Jakarta yang
              berhak bahagia, berhak hidup layak dan berhak sejahtera," kata dia.
              Sementara  itu,  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  Ahmad  Riza  Patria  mengatakan,  kenaikan  UMP
              Jakarta akan menyesuaikan dengan kemampuan para pengusaha.

              Saat ini masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga tidak semua pengusaha mampu
              menaikan upah yang tinggi.

              "Setiap tahun kalau bicara kenaikan UMP itu kan memang selalu naik, tapi kita situasi sekarang
              masih pandemi, tentu kita lihat kemampuan para pengusaha," ucap Riza dalam rekaman suara,
              Selasa (27/10/2021) malam.

              Riza mengatakan, sebagai pemerintah posisi Pemprov DKI Jakarta harus adil di tengah-tengah
              buruh dan pengusaha.
              Kehidupan  para  buruh  tentu  cukup  sulit  di  tengah  pandemi,  namun  para  pengusaha  juga
              membutuhkan perhatian karena dampak dari pandemi Covid-19.

              Beban  finansial,  kata  Riza,  bahkan  dirasakan  di  tingkat  pemerintahan  yang  pendapatannya
              terganggu karena pandemi.

              "Pemerintah saja berat, apalagi pengusaha, apalagi terlebih masyarakat," ucap dia.
              Untuk itu, Riza meminta semua pihak bersabar dan Pemprov DKI Jakarta akan mencarikan solusi
              terbaik terkait dengan kenaikan upah.

              "Jadi memang semua harus adil, nanti kita carikan formula yang terbaik bagi semua pihak," ujar
              dia.









                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22