Page 272 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 272
"Ini di luar nalar manusia beradab," tegas Hermono dalam keterangan yang diterima detikcom,
Jumat (29/10/2021).
"SB melarikan diri karena haknya sebagai PRT tidak dipenuhi oleh majikan selama bertahun-
tahun", tambah Hermono.
SB mulai bekerja di Malaysia sejak 2009 kepada seorang majikan warga Malaysia dan tidak
pernah pindah majikan. Majikan SB bukanlah orang sembarangan karena menyandang gelar
terhormat. Selama 12 tahun bekerja, SB hanya satu kali mengirim uang sebanyak RM 300. Pada
awal bekerja, majikan SB menjanjikan gaji per bulan RM 500. Namun setiap kali SB meminta
gajinya selalu ditolak dengan alasan takut hilang. Selain tak mendapatkan hak gaji, SB dilarang
berkomunikasi dengan keluarganya.
Suatu waktu, SB berkomunikasi dengan keluarganya di Malang dengan meminjam ponsel milik
rekan PMI yang bekerja pada majikan yang sama dan langsung dimarahi karena ketahuan
majikannya. KBRI Kuala Lumpur telah mencoba memediasi dengan majikan, tapi pihak majikan
tidak kooperatif. Pihak majikan meminta kasus ini diselesaikan melalui pejabat tenaga kerja.
KBRI menolak opsi ini karena akan merugikan SB.
Sesuai UU Kadaluarsa Malaysia (Akta Had Masa 1953), pembayaran tuntutan ganti rugi tidak
boleh melebihi masa 6 tahun. Artinya, kalau diselesaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan
Malaysia, SB hanya akan mendapatkan hak gajinya maksimal 6 tahun masa kerja, sementara
sisanya tidak dapat dibayarkan. KBRI memilih penyelesaian melalui Peradilan Perdata dan telah
menyewa pengacara untuk memperjuangkan hak-hak SB. Hermono menyampaikan, dalam
kurun satu tahun sejak menjabat Duta Besar di Kuala Lumpur, ia banyak menjumpai kasus
pelanggaran terhadap hak-hak PMI, khususnya yang bekerja sebagai PRT.
Selain kasus gaji tidak dibayar bertahun-tahun, larangan berkomunikasi dan kekerasan fisik
adalah kasus yang paling banyak dialami oleh PMI yang bekerja di sektor rumah tangga. Selama
2021 saja, KBRI Kuala Lumpur telah berhasil memperjuangkan gaji PMI sejumlah RM 1.379.993
dan Rp 64 juta atau totalnya sekitar Rp 4,75 miliar. Dubes Hermono, yang pernah menjabat
Wakil Kepala Perwakilan RI di Kuala Lumpur, berharap MoU tentang Penempatan dan
Perlindungan Pekerja Sektor Domestik yang sedang dalam negosiasi antara Indonesia dan
Malaysia dapat segera diselesaikan. MoU ini dibahas sejak 2016.
"Kita meminta adanya jaminan perlindungan dan mekanisme penyelesaian kasus yang efektif
terhadap pelanggaran seperti ini. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai,
pengiriman PMI sektor domestik ke Malaysia, saya kira perlu dikaji ulang," tutur Hermono..
271
