Page 273 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 273

Judul               Anggota DPR Harap Pemerintah Perhatikan Tuntutan Buruh
                Nama Media          sumselupdate.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://sumselupdate.com/anggota-dpr-harap-pemerintah-perhatikan-
                                    tuntutan-buruh/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-10-29 20:48:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber

              negative - Netty Prasetiyani (Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI) Pemerintah jangan hanya menerima
              masukan dari kalangan pengusaha. Hal itu sangat tidak fair

              neutral  -  Winarso  (Ketua  DPW  DKI  Jakarta  FSPMI)  Berdasarkan  survei  pasar  seharga
              Rp5.305.000, itu cukup setahun



              Ringkasan

              Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah harus memperhatikan
              tuntutan para buruh yang meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah
              Minimum  Provinsi  (UMP)  pada  2022.  Menurut  Netty,  di  tengah  pandemi  Covid-19  aspek
              Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk rakyat Indonesia harus diperhatikan.



              ANGGOTA DPR HARAP PEMERINTAH PERHATIKAN TUNTUTAN BURUH

              Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah harus memperhatikan
              tuntutan para buruh yang meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah
              Minimum Provinsi (UMP) pada 2022.

              Menurut Netty, di tengah pandemi Covid-19 aspek Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk rakyat
              Indonesia harus diperhatikan.

              "Pemerintah jangan hanya menerima masukan dari kalangan pengusaha. Hal itu sangat tidak
              fair," kata Netty, Jumat (28/10/2021).

              Dikatakan, meski regulasi penentuan upah minimum sudah diubah dengan menggunakan bu PP
              36 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, dia ingin pemerintah menemukan
              jalan tengah dari persoalan tersebut.

              Pendapat  seluruh  pihak  lanjut  Netty,  harus  didengarkan  dan  pemerintah  sebagai  pembuat
              kebijakan harus bisa menelurkan solusi terbaik untuk perusahaan dan para buruh.

                                                           272
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278