Page 321 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 321
"Di sinilah peran pentingnya untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak
berangkat hingga kembali ke kampung halaman," ujar Menaker Ida Fauziyah, Jumat (29/10).
Pihaknya menyadari, tingginya minat masyarakat untuk bisa bekerja di luar negeri harus
dibarengi dengan informasi dan tata cara yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal
ini penting agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat berujung pada tindak pidana perdagangan
orang (TPPO).
Secara kongkret, perlindungan tersebut menjadi tupoksi dari Satgas Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMMI). Lewat Satgas ini tentunya diharapkan dapat dilakukan pencegahan
pengiriman dan penempatan PMI non-prosedural, serta membahas tantangan dan solusi terkait
pelayanan dan perlindungan pekerja migran.
Terbaru, salah satu perlindungan yang dilakukan oleh Satgas PPMI adalah memfasilitasi
pendampingan pemulangan salah satu pekerja migran asal Palu dari Riyadh, Arab Saudi, awal
Oktober lalu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Binapenta & PKK, Suhartono menjelaskan, keberadaan Satgas
PPMI merupakan amanat dari Undang-Undang 18 Tahun 2017.
Sejatinya Satgas tersebut telah terbentuk sejak tahun 2012, dengan nama Satuan Tugas
Pencegahan TKI Non Prosedural yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah
debarkasi/embarkasi. Di tahun 2020 berubah nama menjadi Satgas PPMI, dengan tujuan
perluasan cakupan tugas dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku.
[eko].
320
