Page 4 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 4
Menurut dia, permintaan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terkait kenaikan UMP
2022 sebesar 7 hingga 10 persen harusnya atas dasar situasi dan kondisi ekonomi yang baru
mulai pulih.
"Ekonomi kita baru mulai merangkat ketika pemerintah menurunkan PPKM ke level 2 yang
memungkinkan Pemerintah memperluas kelonggaran di mana berbagai sektor usaha yang sudah
hampir 1,5 tahun tutup dapat buka kembali," kata dia.
Sarman mengatakan tidak ada yang bisa menjamin ekonomi akan pulih dan semakin membaik
ke depan. Namun, semuanya akan kembali pada sejauh mana upaya seluruh masyarakat untuk
sama-sama dapat mengendalikan penyebaran Covid-19.
Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melakukan sidang untuk menetapkan
besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun
2022 yang akan diajukan kepada gubernur atau bupati untuk ditetapkan.
Adapun formula baru penetapan UMP diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
yang merupakan pengganti dari PP No.78 tahun 2015. Sarman menilai format baru yang diatur
dalam PP No.36 tahun 2021 dinilai lebih akurat dan moderat.
"Format baru lebih akurat dan moderat karena memakai pendekatan beberapa variabel seperti
jumlah rata-rata per kapita rumah tangga, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang sudah
bekerja dan jumlah rata-rata anggota rumah tangga," ucap Sarman.
Sarman mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah akan dilihat
mana yang lebih tinggi serta adanya batas atas dan atas bawah sebagai dasar untuk menetapkan
UMP 2022.(Kc)
3
