Page 410 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 410

Judul               Tuntut Kenaikan Upah Minimum 10 Persen
                Nama Media          Radar Banjarmasin
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg14
                Jurnalis            Fud
                Tanggal             2021-10-29 09:02:00
                Ukuran              92x263mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 11.040.000

                News Value          Rp 33.120.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Ancaman Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk menggelar unjuk serentak di 24
              provinsi disambut Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalsel. Perwakilan Aliansi PBB, Yoeyoen
              Indharto memastikan, ratusan buruh akan terlibat pada aksi di awal November mendatang.



              TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM 10 PERSEN
              Ancaman Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk menggelar unjuk serentak di 24
              provinsi disambut Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalsel

              "Kami akan turun aksi” tegas perwakilan Aliansi PBB, Yoeyoen Indharto, kemarin (28/10). Dia
              memastikan, ratusan buruh akan terlibat pada aksi di awal November mendatang.

              "Menuntut  kenaikan  upah  minimum  2022  sebesar  7  sampai  10  persen,  tambahnya.  Angka
              kenaikan itu sudah sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak. Kenaikan upah minimum juga
              penting untuk menjaga daya beli buruh.

              "Pandemi covid jangan dijadikan alasan pembenar untuk tidak menaikkan upah minimum 2022,
              sindir Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel ini. Selain itu, massa juga
              akan mendesak upah minimum sektoral kabupaten dan kota (UMSK) tetap diberlakukan, baik
              untuk 2021 maupun 2022 nanti. Gelombang demonstrasi ini juga masih menuntut pembatalan
              Omnibus  Law  Cipta  Kerja.  Mengingat  sebentar  lagi  Mahkamah  Konstitusi  akan  membacakan
              putusan uji formil undang-undang tersebut.

              "Buruh meminta agar hakim membatalkan UU itu," tegasnya. Lantas, bagaimana jika pemerintah
              tak menggubris?

              "Gampang, kami akan aksi susulan” jawabnya. (gmp/at/fud)






                                                           409
   405   406   407   408   409   410   411   412