Page 50 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang
mulai dibahas oleh dewan pengupahan dalam waktu dekat diharapkan membangun iklim usaha
tetap kondusif Usulan kenaikan besaran upah minimum dari kalangan buruh berkisar 7%—10%
dinilai tidak elok di tengah kondisi ekonomi yang baru saja merangkak. Di sisi lain, tidak ada
yang bisa memastikan perekonomian tahun depan membaik karena situasi pandemi Covid-19
sangat dinamis.

BANGUN IKLIM USAHA TETAP KONDUSIF

Besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang
mulai dibahas oleh dewan pengupahan dalam waktu dekat diharapkan membangun iklim usaha
tetap kondusif

Usulan kenaikan besaran upah minimum dari kalangan buruh berkisar 7%—10% dinilai tidak
elok di tengah kondisi ekonomi yang baru saja merangkak. Di sisi lain, tidak ada yang bisa
memastikan perekonomian tahun depan membaik karena situasi pandemi Covid-19 sangat
dinamis.

Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional Sarman Simanjorang mengatakan roda
perekonomian Tanah Air mulai bergerak ketika pemerintah menurunkan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 setelah 1,5 tahun tutup.

“Pengusaha saat ini sedang memutar otak bagaimana agar tetap mampu bertahan sampai
ekonomi kita dapat normal kembali dan teman-teman harus mengerti akan tekanan berat yang
dihadapi dunia usaha saat ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/10).
Menurutnya, UMP adalah tanggung jawab bersama yang harus seimbang antara kemampuan
pelaku usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja setiap tahun.

Sarman yang juga bekas Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta menjelaskan dunia usaha
mengajak Serikat pekerja/buruh untuk mendukung penuh berbagai program pemerintah dalam
mengendalikan Covid 19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Kita ciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif agar investor tidak ragu masuk ke
Indonesia dengan mengambarkan bahwa buruh/pekerja Indonesia sangat produktif dan siap
menyambut para investor membuka usahanya di Indonesia.”

Sementara itu, kalangan pengusaha di Jawa Timur berharap Pemerintah Provinsi Jatim tidak
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 mengingat kondisi industri saat ini masih belum
sepenuhnya pulih.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim Eddy Widjanarko mengatakan
industri baru mulai bangkit setelah terjatuh akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu Gubernur
Jatim diharapkan bijak dalam mengambil keputusan pengupahan.

“Saya kira, seharusnya pemerintah harus bisa mengerti bahwa tahun depan tidak usah naik
UMR-nya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (28/10).
Dia menambahkan, Indonesia juga harus melihat situasi yang terjadi di negara lain seperti
Vietnam dan China yang tidak menaikkan upah pekerja di situasi pandemi. Hal ini bisa menjadi
pertimbangan agar daya saing industri Jatim tidak terganggu.

49