Page 279 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, sikap DPR yang memprioritaskan pembahasan omnibus law
menimbulkan kecurigaan.

Seolah-olah DPR sedang kejar target. Seperti sedang terburu-buru untuk memenuhi pesanan
dari pihak tertentu.

Padahal, katanya, ada hal lain yang mendesak untuk dilakukan ketimbang membahas omnibus
law. Salah satunya adalah menyusun strategi untuk mencegah darurat PHK.

"Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat
karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, omnibus law didesain sebelum pandemi. Dengan
demikian, omnibus law bukan solusi untuk mengatasi pendemi," kata Said Iqbal.

Said mengatakan, saat ini yang lebih mendesak dari omnibus law adalah darurat PHK.
Menurutnya, khusus untuk anggota KSPI di sektor testil dan garmen saja, selama pandemi ini
sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.
Sementara itu, yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan.
Sedangkan yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat
pekerja terjadi di 15 perusahaan.

Atas dasar itulah, KSPI melakukan unjuk rasa ke DPR RI pada hari ini untuk meminta agar
pembahasan omnibus law dihentikan.

Sebaiknya, kata dia, pemerintah dan DPR RI fokus untuk menyelamatkan ekonomi dengan
mencegah darurat PHK yang saat ini sudah terlihat di depan mata.

Menurut KSPI, sebagian besar buruh menolak omnibus law. Hal ini bisa dilihat dari aksi-aksi di
tingkat nasional maupun di daerah, hampir seluruh elemen serikat buruh turun ke jalan untuk
melakukan penolakan.

"Jadi kalau menaker mengatakan sebagian besar serikat buruh bersama kami, itu hanya elite di
beberapa serikat pekerja saja. Bisa dibuktikan, di tingkat bawah, sebagian besar serikat buruh
yang elitenya disebut memberikan dukungan tadi sesungguhnya menolak omnibus law," jelas
Said.

Jika dalam aksi ini tuntutan buruh agar omnibus law tidak didengar, KSPI memastikan pihaknya
bersama-sama dengan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi besar-besaran melibatkan
ratusan ribu buruh pada saat DPR RI mengadakan sidang paripurna di bulan Agustus nanti.

"Di mana, buruh dari Jawa Barat, DKI, dan Banten akan memusatkan aksinya di DPR RI. Selain
itu, aksi juga akan dilakukan serentak di 15 provinsi yang lain," tandasnya.

(fat/jpnn).

278