Page 284 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 284
Judul Buruh Geruduk DPR, Tuntut Hentikan Omnibus Law Cipta Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/116568/12/buruh-geruduk-dpr-
tuntut-hentikan-omnibus-law-cipta-kerja-1595984850
Jurnalis Fahmi Bahtiar
Tanggal 2020-07-29 08:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sikap DPR RI yang memprioritaskan pembahasan omnibus
law menimbulkan kecurigaan. Seolah-olah mereka sedang kerja target buru-buru untuk
memenuhi pesanan dari pihak tertentu
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Selain terdapat banyak persoalan dan penolakan dari
berbagai elemen masyarakat karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, omnibus law didesain
sebelum pandemi. Dengan demikian, omnibus law bukan solusi untuk mengatasi pandemi
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) sebagian besar serikat buruh bersama kami
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) sebagian besar serikat buruh bersama kami.
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Buruh dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, akan
memusatkan aksinya di DPR RI. Selain itu, aksi juga akan dilakukan serentak di 15 provinsi
lainnya
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demonstrasi di depan Gedung
Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020).
Serikat pekerja menuntut pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dihentikan.
BURUH GERUDUK DPR, TUNTUT HENTIKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demonstrasi di depan
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu
(29/7/2020). Serikat pekerja menuntut pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker)
dihentikan.
Presiden KSPI Said Iqbal menyesalkan sikap panitia kerja (panja) yang terus melakukan
pembahasan Omnibus Law Ciptaker. Padahal DPR sekarang sedang reses. "Sikap DPR RI yang
283
