Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020

memprioritaskan pembahasan omnibus law menimbulkan kecurigaan. Seolah-olah mereka
sedang kerja target buru-buru untuk memenuhi pesanan dari pihak tertentu," ujarnya dalam
keterangan tertulis yang diterima SINDOnews , Rabu (29/7/2020).

KSPI mendesak DPR memprioritaskan penyelesaian masalah lain dibandingkan mengebut
pembahasan Omnibus Law Ciptaker. DPR, menurut Said Iqbal, sebaiknya menyusun strategi
untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). "Selain terdapat banyak persoalan dan
penolakan dari berbagai elemen masyarakat karena mendegradasi tingkat kesejahteraan,
omnibus law didesain sebelum pandemi. Dengan demikian, omnibus law bukan solusi untuk
mengatasi pandemi," tuturnya.( ).

Berdasarkan data KSPI, ada sekitar 96.000 pekerja di bidang tekstil dan garmen yang
dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh. Sedangkan, jumlah yang di-PHK
mencapai 100.000 pekerja. Mereka berasal dari 57 perusahaan. Ada juga pekerja di 15
perusahaan yang sedang dalam proses PHK. Saat ini, mereka sedang melakukan perundingan
dengan perusahaan.

Atas dasar itulah, KSPI akan melakukan demonstrasi di Gedung DPR. Pemerintah dan DPR
sebaiknya fokus untuk menyelamatkan ekonomi dengan mencegah PHK massal yang sudah di
depan mata.

KSPI menyatakan sebagian besar buruh menolak omnibus law. Said Iqbal mengkritik klaim
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyatakan,"sebagian besar serikat buruh
bersama kami." Said menyebut hanya elite di beberapa serikat pekerja. Menurutnya, di tingkat
bawah sebagian besar serikat buruh yang elitenya disebut memberikan dukungan
sesungguhnya menolak omnibus law.( ).

KSPI mengancam jika tuntutan buruh pada aksi hari ini tidak didengar, akan mengerahkan
massa lebih besar lagi pada sidang paripurna Agustus nanti. "Buruh dari Jawa Barat, DKI
Jakarta, dan Banten, akan memusatkan aksinya di DPR RI. Selain itu, aksi juga akan dilakukan
serentak di 15 provinsi lainnya," pungkasnya.

(zik).

284