Page 300 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020

Bila ruangan tidak cukup, Yuri mengusulkan agar sebagian peserta rapat mengikutinya di
ruangan lain dengan metode daring.

Bukan hanya jumlah peserta saja yang dibatasi, Yuri juga meminta agar jumlah pembicara
dalam rapat juga harus dibatasi. Hal ini untuk menghindari penularan melalui droplet. Saat
pembicara melakukan speech atau menyajikan materi, diharapkan tetap memakai masker.

Durasi rapat pada umumnya sering lebih dari satu jam. Apalagi bila rapat tersebut diikuti oleh
lebih dari satu divisi di kantor. Durasi rapat yang lama mengharuskan penyelenggara rapat
menyediakan makanan ringan, guna mengganjal perut agar bisa tetap fokus. Namun kali ini,
Yuri meminta agar durasi rapat maksimal 30 menit. Ia juga melarang penyelenggara rapat untuk
menyajikan makanan maupun minuman.

"Upayakan rapat jangan lebih dari 30 menit. Hindari sajian makan dan minum di ruangan. Jadi
peserta rapat tidak perlu membuka maskernya. Inilah adaptasi kebiasaan baru di perkantoran,"
tuturnya.

Adaptasi kebiasaan baru lainnya bukan hanya harus dilakukan oleh karyawan kantor, pengelola
kantor juga harus memastikan fasilitas kantor sudah bersih dan steril sehingga aman dari virus.
Semua karyawan harus menjaga fasilitas umum tersebut.

2 dari 4 halaman Penerapan Waktu Kerja Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19
Doni Monardo meminta seluruh perusahaan menaati ketentuan sif kerja untuk mencegah
penyebaran virus corona. Pasalnya, saat ini perkantoran menjadi klaster baru Covid-19.

Adapun ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan
Aman Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Jam kerja terbagi menjadi dua shift dengan selisih
waktu 3 jam.

Karyawan shift pertama masuk pada jam 07.00-07.30 WIB. Lalu jadwal pulang antara pukul
15.00-15.30 WIB. Kemudian, karyawan shift kedua masuk pada pukul 10.00-10.30 WIB. Lalu
jadwal pulang antara pukul 18.00-18.30 WIB.

Selain itu, dia juga meminta agar kementerian/lembaga dan perusahaan swasta tak mewajibkan
karyawanya yang rentan terpapar virus corona bekerja di kantor. Terlebih, mereka yang
memiliki penyakit komurbid, hepatitis, jantung, ginjal, hingga penyakit pernapasan lainnya.

"Diharapkan seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan swasta agar mereka yang rentan tidak
dulu diberi kewajiban ke kantor. Termasuk lansia dan komorbid," tuturnya.

3 dari 4 halaman Perusahaan Diminta Tak Menutupi Kasus Covid-19 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DKI Jakarta juga mengingatkan seluruh perusahaan jujur menyampaikan informasi
adanya kasus konfirmasi positif Covid-19. Dinas Tenaga Kerja menyatakan tidak akan sanggup
untuk mengawasi protokol kesehatan di seluruh perkantoran di Jakarta karena keterbatasan
personel.

Untuk itu, setiap kantor agar dibentuk gugus tugas, dan jujur terkait adanya temuan kasus
untuk mempermudah Pemprov melakukan pelacakan dan isolasi sementara kantor tersebut dan
disterilisasi. Seluruh karyawan dan manajemen perkantoran juga diimbau tidak takut untuk
melakukan tes Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta karyawan perkantoran yang sudah mulai work
frim office (WFO) untuk melaporkan perusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja apabila tidak
menerapkan protokol kesehatan ketat. "Laporin saja, kalau Anda bekerja di situ, tempat Anda
bekerja tidak menaati protokol," katanya di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (26/7).
299