Page 63 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020

terhadap karyawannya, dan juga melaporkan atau membuka informasi data karyawan yang
terpapar Covid-19.

"Penyakit ini bukan aib atau memalukan, adanya informasi yang valid, jujur kita sama-sama
menanggulangi penyakit itu gitulah," ujar Andri.

Mendorong Dikatakan, Pemprov DKI Jakarta mendorong pimpinan atau penanggung jawab
tempat kerja di perkantoran untuk meningkatkan pengawasan internal dalam penerapan
protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 di perkantoran. Pengawasan internal
dinilai lebih efektif untuk mengendalikan Covid-19 di perkantoran.

"Jadi, kita minta kerja samanya untuk perkantoran agar segera mengefektifkan gugus tugas
internal untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap protokol kesehatan. Kalau
tidak, akan sulit mencegah penuluran Covid-19 di perkantoran," ujarnya.

Keberadaan Gugus Tugas internal ini sudah diamanatkan oleh Peraturan Gubernur DKI Nomor
51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju
Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Pergub 51 tersebut
dinyatakan bahwa pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan
aktivitas wajib membentuk tim penanganan Covid-19 di tempat kerja.

Ketentuan ini diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi DKI Nomor 1477 Tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di
Perkantoran/Tempat Kerja Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
Pada butir pertama SK Disnaker tersebut, menyatakan pimpinan perusahaan membentuk Tim
Gugus Tugas Covid-19 internal perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian,
bagian K3, dan petugas kesehatan.
Menurut Andri, jumlah yang terpapar Covid-19 di perkantoran banyak karena lemahnya fungsi
gugus tugas ini. Padahal, kata dia, protokol kesehatan sudah ada dan disiapkan. Namun,
protokol kesehatan tersebut hanya menjadi formalitas karena tidak adanya pengawasan.

"Sering sekali saya menemukan protokol Covid-19 sudah disiapkan, tetapi terkadang tidak
dijalankan. Kenapa? Itu dia, gugus tugasnya tidak berfungsi dengan baik sehingga akibatnya
klaster di perkantoran terjadi," tandas dia.

Selain minta kerja sama perkantoran untuk mengefektifkan gugus tugas internal, lanjut Andri,
pihaknya tetap akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol
kesehatan dan ketentuan PSBB transisi. Penerapan sanksi, kata dia, tetap dilakukan terhadap
perusahaan-perusahaan yang bandel mulai dari sanksi teguran hingga penutupan sementara.

Bahkan dalam Pergub 51, disebutkan sanksi denda sebesar Rp 25 juta jika kantor tidak
membentuk gugus tugas dan menerapkan protokol kesehatan.

"Kita tetap beri peringatan pertama, kedua lalu penutupan sementara. Misalnya melanggar
ketentuan 50 persen kapasitas atau tidak menerapkan sistem shift kerja," tegas dia..

62