Page 77 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 77
"Diharapkan YPBN dapat turut membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran,
sekaligus sebagai sarana untuk memberdayakan dan menyejahterakan para purna tugas
Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).
Lebih lanjut, Ida menjelaskan YPBN merupakan organisasi sosial yang independen nonpolitik
dengan berbagai kegiatan di bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. YPBN juga didirikan
oleh berbagai pihak, yakni 16 alumni Kemnaker, ASN/PNS aktif, dan masyarakat. "Tujuan utama
YPBN adalah turut serta membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengentasan
pengangguran dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan pelatihan serta
perluasan kesempatan kerja," katanya.
Dalam struktur organisasi YPBN, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2005-2009,
Erman Suparno, bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina. Ia didampingi dua anggota Dewan
Pembina, yaitu Bambang Satrio Lelono dan Hery Sudarmanto.
Erman mengatakan yayasan ini bertugas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. "Yayasan ini
bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan pendidikan. Tapi yang jelas yayasan ini fokusnya
untuk membantu pemerintah dalam hal meningkatkan SDM sekaligus membantu pemerintah
dalam pembangunan ekonomi mikro," katanya.
Di sisi lain, mantan Dirjen Binapenta dan PKK, Maruli A. Hasoloan, menjabat sebagai Ketua
Dewan Pengawas YPBN didampingi tiga anggota Dewan Pengawas, yakni Budi Hartawan
Soeharto, Fauziah, dan Mulyanto.
Sementara, Ketua Umum YPBN dijabat oleh Teguh Hendro Cahyono, didampingi Wakil Ketua
Suhadi; Sekretaris, Hariyadi Agah; Wakil Sekretaris, Hanisah; Bendahara Umum, Jaya Supandi;
dan Wakil Bendahara, Tarno.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Plt. Dirjen Binapenta, Aris Wahyudi; Dirjen
PHI dan JSK, Haiyani Rumondang; Plt. Dirjen Binwasnaker dan K3, Iswandi Hari; Kepala
Barenbang, Tri Retno Isnaningsih; Karo Humas, Soes Hindharno; Kepala Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani; dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP), Kunjung Masehat.
(prf/ega)
76
