Page 8 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020

SIDAK PERKANTORAN DI IBU KOTA

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani mengusulkan
agar Pembatasan Sosial Berksala Besar (PSBB) Transisi di Jakarta diperpanjang. Bahkan,
diperketat kembali. Pasalnya, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jakarta terus mengalami
lonjakan.

"Pendapat saya, PSBB transisi perlu diperpanjang mengingat positif COVID-19 di DKI sedang
meningkat tajam, jadi perlu PSBB transisi diperpanjang bahkan diperketat, khususnya
perkantoran saya dengar menjadi klaster baru COVID-19," kata Zita saat dikonfirmasi, Rabu
(29/7/2020).

Ia juga menyoroti adanya klaster baru penyebaran virus Corona di Jakarta yakni, di perkantoran.
Hal itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi dirinya. Oleh karena itu, Zita mendesak agar
Pemprov DKI melaksanakan sidak di perkantoran layaknya di tempat hiburan malam.

"Ini perlu Pemprov lebih tegas lagi, mungkin melakukan sidak di perkantoran. Saya tahu
Pemprov sudah melakukan sidak di tempat hiburan, seperti di kafe, itu saya sudah tahu dan
pernah melihat langsung, tapi saya belum pernah melihat sidak dilakukan di perkantoran,'' tegas
Zita.

"Ini supaya kita tahu apakah perkantoran ini mengikuti protokol kesehatan. Jangan-jangan
hanya di luar saja, ketika kita masuk ke dalam, karyawannya tidak patuh, tidak pakai masker,
tidak jaga jarak, dan tidak cuci tangan," sambung dia.

Berdasarkan laporan harian Satgas Penanganan Covid-19, Jakarta kembali menjadi Provinsi
penyumbang terbanyak angka kasus konfirmasi positif Corona di Indonesia per 28 Juli 2020.
Ada penambahan sebanyak 409 kasus positif Corona di Jakarta dalam satu hari.

Klaster perkantoran merupakan salah satu yang menjadi penyumbang tertinggi terkait lonjakan
kasus Corona di Jakarta. Hal itu terjadi setelah PSBB mulai dilonggarkan dan dirubah menjadi
PSBB Transisi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta Dwi Oktavia membenarkan adanya 68 klaster perkantoran terkait dengan
penyebaran Covid-19 di wilayah DKI Jakarta per 26 Juli.

"Iya benar, semua informasi orang yang dites dan hasilnya kita kelola dan kemudian kita lacak
ke keluarga, ke lingkungan kerja, lingkungan lain, makanya kemudian kenapa kita perlu lacak
supaya orang kemudian yang positif bisa kita isolasi," kata Dwi, di Jakarta.

Menurut dia, dari 68 klaster perkantoran itu terdapat 440 kasus terkonfirmasi positif yang
dihimpun sejak awal masa pandemi Covid-19 atau sebelum pemberlakukan PSBB. Berdasarkan
data itu, sebelum 4 Juni atau PSBB transisi jumlah kasus terkonfirmasi positif di perkantoran
ada 43 kasus. Setelah PSBB Transisi bergulir, terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi positif
sebanyak 397 orang. Dengan demikian, terdapat 440 kasus terkonfirmasi positif di 68 kantor
hingga saat ini.

Sedangkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, semenjak
perusahaan atau perkantoran mulai dibuka kembali pada 8 Juni, nyaris tidak ada pengawasan
yang dilakukan oleh Pemprov DKI. "Bukan sekadar kurang, nyaris tidak ada. Jadi begitu sudah

ramai, baru muncul (pengawasan-red)," kata Gembong di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

7