Page 9 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020

Perkantoran atau perusahaan memang diizinkan beroperasi dalam PSBB masa transisi. Tapi
syaratnya, harus ada pembatasan jumlah karyawan yang masuk, yakni 50 persen dari kapasitas
gedung. Sisanya menerapkan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Selain itu, perusahaan juga diminta menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di
kantor. Misalnya, dengan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk gedung, menyediakan
fasilitas cuci tangan di sejumlah tempat, dan memberikan jarak bagi pegawai yang bekerja.

Pemprov DKI juga telah mengatur pembagian waktu kerja. Ini juga sejalan dengan Surat Edaran
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 8/2020 tentang Pengaturan jam Kerja di
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pembagian waktu pertama dimulai 07.00-07.30 WIB, sedangkan kedua dimulai 10.00-10.30
WIB. Pemerintah berharap perkantoran menerapkan jam kerja selama delapan jam. Sehingga
sif pertama bisa rampung pada 15.00-15.30 WIB, sedangkan sif kedua pada 18.00-18.30 WIB.

Terkait semua kebijakan yang diatur tersebut, Gembong meminta pengawasan terhadap
pelaksanaan aturannya. "Kuncinya di pengawasan, jadi selalu saya katakan kuncinya ada di
pengawasan, kebijakan yang dikeluarkan itu jangan hanya melempar, tapi membutuhkan
pengawasan yang ketat," tutur dia.

Berbeda halnya dengan pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI
Jakarta Andri Yansah saat ditemui terpisah. Ia mengakui bahwa pihaknya memang kesulitan
mengawasi 78 ribu perusahaan di Jakarta. Menurut dia, butuh kerja sama dari pihak perusahaan
dalam hal menangani penyebaran Virus Corona di perkantoran, (dni)

8