Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 120
"Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Kemnaker dalam
konferensi pers virtual terkait subsidi gaji /upah, Selasa (8/9/2020).
Begitu pula dengan pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).
"Jika pekerja terlanjur menerima bantuan ini, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan
bantuan tersebut ke rekening kas negara," tegas Menteri Ida.
Persyaratan penerima subsidi gaji /upah adalah warga negara Indonesia (WNI) pekerja
/penerima upah yang tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020;
Adapun gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp 5 juta serta memiliki rekening
yang aktif.
Menaker mengimbau kepada pemberi kerja/perusahaan beserta para pekerja untuk membangun
komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja.
Hal tersebut guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening ke BPJS
Ketenagakerjaan , sehingga penyaluran subsidi gaji /upah tepat sasaran.
"Kami juga meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder agar
berbagai kendala dalam penyaluran subsidi gaji /upah ini dapat diminimalkan," ujarnya.
119
