Page 311 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 311
"Subsidi upah ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja, dan
mendongkrak belanja konsumsi. Sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Siaran Pers
Kemnaker, Senin (7/9/2020).
Menaker Ida mengatakan, melalui subsidi gaji/upah, pemerintah ingin melindungi,
meningkatkan, dan mempertahankan ekonomi pekerja dari dampak pandemi Covid-19. Uang
yang masuk langsung ke rekening pekerja tersebut dapat dibelanjakan sesuai dengan
kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder. "Akan lebih baik jika bantuan subsidi
gaji/upah dibelanjakan produk-produk lokal dan UMKM. Dengan demikian industri lokal dan
UMKM juga ikut bergeliat," kata Menaker Ida.
Pada saat yang sama, Menaker Ida juga menyampaikan, pihaknya kan terus memantau dan
melakukan evaluasi penyaluran bantuan subsidi upah. Dengan demikian, proses penyaluran
tahap berikutnya makin memuaskan.
Bantuan subsidi gaji/upah diberikan kepada pekerja sebesar Rp600 ribu perbulan selama empat
bulan. Penyaluran dilakukan per dua bulan sekali, yakni Rp1,2 juta.
Berikut persebaran data calon penerima subsidi upah/gaji tahap I dan II berdasarkan provinsi
adalah sebagai berikut: 1. DKI Jakarta (1.071.414 - 19,48%) 2. Jawa Barat (1.029.830 -
18,72%) 3. Jawa Tengah (702.531 - 12,77%) 4. Jawa Timur (560.670 - 10,19%) 5. Banten
(455.193 - 8,28%) 6. Sumatera Utara (242.368 - 4,41%) 7. Kalimantan Timur (166.026 -
3,02%) 8. Riau (152.850 - 2,78%) 9. Bali (133.197 - 2,42%) 10. Kepulauan Riau (116.790 -
2,12%) 11. Sumatera Selatan (106.030 - 1,93%) 12. Kalimantan Tengah (97.376 - 1,77%) 13.
DI Yogyakarta (91.518 - 1,66%) 14. Kalimantan Selatan (85.510 - 1,55%) 15. Lampung (83.848
- 1,52%) 16. Kalimantan Barat (82.863 - 1,51%) 17. Sulawesi Selatan (63.392 - 1,15%) 18.
Jambi (51.256 - 0,93%) 19. Sumatera Barat (41.009 - 0,75%) 20. Sulawesi Utara (27.802 -
0,51%) 21. Bangka Belitung (22.527 - 0,41%) 22. NTB (16.379 - 0,30%) 23. Bengkulu (16.176
- 0,29%) 24. Kalimantan Utara (11.719 - 0,21%) 25. Sulawesi Tengah (10.654 - 0,19%) 26.
Aceh (10.110 - 0,18%) 27. Papua Barat (8.819 - 0,16%) 28. Papua (8.331 - 0,15%) 29. maluku
(7.302 - 0,13%) 30. NTT (7.264 - 0,13%) 31. Sulawesi Barat (5.980 - 0,11%) 32. Sulawesi
Tenggara (5.789 - 0,11%) 33. Gorontalo (4.963 - 0,09%) 34. Maluku Utara (2.514 - 0,05%).
310
