Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021

BANSOS DAN INSENTIF PEMERINTAH SAAT PPKM DINILAI AKAN KURANGI BEBAN
MASYARAKAT
Jakarta, Bansos dan insentif untuk dunia usaha selama pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) level 4 dinilai dapat mengurangi beban masyarakat. Menteri Koordinator
Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan sejumlah kebijakan pemerintah pada
masa perpanjangan PPKM.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi menilai
bansos dan insentif pemerintah kepada dunia usaha merupakan bentuk sabuk pengaman.
Tadjuddin menyatakan kebijakan PPKM, praktis membatasi mobilitas masyarakat. Karenanya,
insentif-insentif dari pemerintah adalah bentuk tanggung jawab bagi masyarakat yang
terdampak.

"Setidaknya dia seperti sabuk pengaman. Sebagai upaya agar selama PPKM masyarakat tidak
menderita atau kelaparan. Untuk mengurangi beban mereka," ujar Tadjuddin, Rabu (28/7/2021).
Misalnya, insentif yang diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja, ucap Tadjuddin, merupakan
bentuk bantuan dan bentuk tanggung jawab terhadap para pekerja.

"Salah satu bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara. Kalau orang terdampak PPKM
kehilangan penghasilan, tidak bisa mencari nafkah. Jadi sebagai sabuk pengaman," ucap
Tadjuddin.

Tadjuddin mengatakan kebijakan PPKM tepat diterapkan di Indonesia. Dibandingkan dengan
lockdown, di mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas ke luar sama sekali.

"PPKM untuk Indonesia pilihan paling tepat. Orang dibatasi, tapi masih bisa bergerak untuk
mencari makan, meski kondisinya minim. Kalau lockdown tidak boleh buka sama sekali.
Lockdown malah berbahaya, orang frustasi muncul gejala sosial. Di Australia saja ngamuk orang
lockdown," katanya.

Diketahui, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan melanjutkan PPKM level
4dengan beberapa pelonggaran, Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah bantuan sosial
yang diterima oleh masyarakat.

Bantuan tersebut antara lain, tambahan manfaat kartu sembako sebesar Rp 200.000 selama 2
bulan untuk 18,8 Juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kartu sembako PPKM untuk 5,9 Juta
KPM usulan daerah, sebesar Rp 200.000 per bulan selama 6 bulan.

Perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) selama 2 bulan (Mei-Juni) disalurkan pada Juli 2021,
sebesar Rp 6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM; Melanjutkan subsidi kuota internet selama 5 bulan
(Agustus-Desember) sebesar Rp 5,54 Triliun untuk 38,1 Juta penerima; Melanjutkan diskon listrik
selama 3 bulan (Oktober-Desember) sebesar Rp 1,91 Triliun untuk 32,6 Juta pelanggan.

Selain itu, ada juga insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai atas sewa toko atau outlet di
pusat perbelanjaan atau mal yang akan ditanggung pemerintah untuk masa pajak Juni-Agustus
2021, dan pemberian insentif fiskal untuk beberapa sektor lain yang terdampak.

105