Page 104 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021
P. 104
cabang, nasional, daerah tidak ada aksi kerumunan massa di kantor-kantor pemerintah atau
lembaga-lembaga lain yang terkait," kata Said dalam konferensi pers virtual, Rabu (28/7/2021).
SOAL DEMO 5 AGUSTUS, BURUH JANJI TAK ADA KERUMUNAN DI KANTOR
PEMERINTAHAN
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, dalam agenda
mogok kerja sekaligus aksi demo mengibarkan bendera putih, tidak akan terjadi kerumunan
massa dan tidak ada demo di depan kantor-kantor kepemerintahan.
"Tidak ada aksi yang berada di kantor-kantor pemerintah atau lembaga lain. Saya instruksikan
kepada seluruh pimpinan cabang, nasional, daerah tidak ada aksi kerumunan massa di kantor-
kantor pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang terkait," kata Said dalam konferensi pers
virtual, Rabu (28/7/2021).
Lebih lanjut, aksi yang melibatkan puluhan ribu buruh di 1.000 pabrik pada 24 provinsi ini akan
dilakukan pada 5 Agustus 2021 dan bertempat di masing-masing pabrik atau dalam kata lain
halaman pabrik atau perusahaan.
"Jadi aksi ini benar-benar hanya di lingkungan pabrik dari perwakilan pekerja buruh dengan
mengibarkan bendera putih dan memasang spanduk," ujarnya.
Akan tetapi, jika aksi buruh tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, maka KSPI
akan mempertajam eskalasi demo dengan waktu dan tempat yang belum direncanakan.
"Tapi bilamana aksi ini tidak digubris, kami akan mempertajam eskalasi aksi. Kapannya nanti
harus kami rencakan. Prinsipnya kami KSPI bersama bapak Jokowi, pemerintah akan berjibaku
menurunkan angka penularan covid, menurunkan tingkat kematian, dan menghindari
kerumunan serta patuhi protkol kesehatan," imbuhnya.
"Tapi bukan berarti warga negara termasuk buruh tidak boleh menyampaikan aspirasi. Ini bukan
politisasi, ini tentang nyawa buruh dan rakyat, ledakan PHK," sambung Said.
Dalam aksinya kali ini, para buruh mendesak pemerintah agar menerapkan aturan PPKM di sektor
industri. Said mengungkapkan, selama ini buruh di berbagai macam industri bekerja 100% selain
sektor esensial dan kritikal.
"Atas dasar apa terus memperpanjang IOMKI itu? Dan di tingkat lapangan tidak berjalan yang
katanya 50% libur, 50% kerja. Faktanya 100% bekerja. Ada nggak yang menjalankan? ada tapi
masih kecil cuman 5% dari total perusahaan," pungkasnya.
Pihaknya juga menuntut agar pemerintah berperan dalam menyelamatkan nasib buruh,
menurunkan angka penularan di klaster industri, mencegah ledakan PHK, mempercepat
vaksinasi bagi buruh hingga penolakan UU Ciptaker dan tuntutan Upah Minimum Sektoral di
kabupaten dan kota.
103
