Page 99 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021
P. 99
Judul Tingkatkan Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan
Nama Media rri.co.id
Newstrend Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://rri.co.id/padang/daerah/1130201/tingkatkan-jaminan-
perlindungan-sosial-ketenagakerjaan
Jurnalis Melati Oktawina
Tanggal 2021-07-28 19:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Richi Aprian (Wakil Bupati Tanah Datar) Selain itu saya juga memandang penting
kegiatan FGD ini karena bersama-sama dapat merumuskan dan merencanakan langkah-langkah
yang perlu diambil pada OPD-OPD terkait dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial
ketenagakerjaan
negative - Richi Aprian (Wakil Bupati Tanah Datar) Berarti ada sekitar 86,70 persen yang belum
ada jaminan sosial ketenagakerjaannya atau belum terlindungi
positive - Richi Aprian (Wakil Bupati Tanah Datar) Mari bersama-sama kita ajak pekerja informal
seperti usaha-usaha perorangan, petani, tukang ojek, tukang bangunan perorangan petugas-
petugas keagamaan, petugas-petugas sosial untuk mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan
agar mendapatkan jaminan sosial
neutral - Ocky Olivia (Kepala Cabang BP Jamsostek Bukittinggi) Harapan kami melalui kerjasama
dengan pemerintah daerah ini, seluruh pekerja di Tanah Datar, baik sektor formal, non formal,
dan pekerja konstruksi dapat terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan
Ringkasan
Meningkatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan penandatangan
Nota Kesepakatan antara kedua belah pihak. Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian mengatakan,
pemerintah daerah menyambut baik kerjasama ini dan mendukung sepenuhnya.
TINGKATKAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Padang : Meningkatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan
penandatangan Nota Kesepakatan antara kedua belah pihak.
98

