Page 144 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021
P. 144
Menurutnya, insentif yang diberikan pemerintah utamanya pada tenaga kerja merupakan bentuk
bantuan dan bentuk tanggungjawab terhadap para pekerja.
Dia mengatakan kebijakan PPKM tepat diterapkan di Indonesia. Dibandingkan dengan lockdown,
di mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas ke luar sama sekali.
"PPKM untuk Indonesia pilihan paling tepat. Orang dibatasi, tapi masih bisa bergerak untuk
mencari makan, meski kondisinya minim. Kalau lockdown tidak boleh buka sama sekali.
Lockdown malah berbahaya, orang frustasi muncul gejala sosial. Di Australia saja ngamuk orang
lockdown," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan
sejumlah kebijakan pemerintah di masa perpanjangan PPKM, di mana ada beberapa
pelonggaran, bantuan sosial dan insentif untuk dunia usaha.
Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei-Juni) disalurkan di Juli, sebesar
Rp6,14 triliun untuk 10 juta KPM.
Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus sampai Desember) sebesar Rp5,54
triliun untuk 38,1 juta penerima. Diskon listrik selama 3 bulan (Oktober-Desember) sebesar
Rp1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan.
Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober sampai Desember)
sebesar Rp0,42 triliun untuk 1,14 juta pelanggan. Tambahan Rp10 triliun untuk Pra kerja dan
BSU (Bantuan Subsidi Upah).
BSU sebesar Rp8,8 triliun dan Tambahan Prakerja sebesar 1,2 triliun. Bantuan Beras 10 Kg untuk
28,8 juta KPM, tahap-1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap-2 disalurkan 8,8 juta KPM.
Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp3,6 triliun untuk 3 juta peserta
baru Rp1,2 juta. Pemberian Bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp1,2 triliun untuk 1 Juta
Penerima Rp1,2 juta.
Selain itu, ada juga insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau
Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk masa
pajak Juni sampai Agustus 2021, dan pemberian insentif fiskal untuk beberapa sektor lain yang
terdampak
143
