Page 168 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021

Menurut Ida, terlaksananya K3 pada semua tempat merupakan tanggungjawab semua pihak.
Termasuk pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Hal ini wajib menjadi perhatian dan mesti
didorong agar K3 dapat dijalankan secara efektif.

"Saya mengharapkan agar semua pihak dapat melakukan upaya konkrit terhadap pelaksanaan
K3 di lingkungan masing-masing agar budaya K3 benar-benar terwujud di seluruh tanah air.
|Jadi ini kerja bersama dan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, Kadisnaker, tapi
juga tanggung jawab pengusaha dan serikat pekerja dan para anggotanya," ujar Ida dalam
keterangan tertulis yang diterima Kontan, Rabu (28/7).

Ida menjelaskan, P2K3 adalah lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu
melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang
keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.

Hal ini sesuai sesuai amanah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan
Permenaker Nomor 04/Men/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan
Kerja.

Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja yang susunannya terdiri atas
Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 atau petugas K3 di perusahaan.

Sedangkan Ketua P2K3 adalah pimpinan perusahaan atau salah satu pimpinan perusahaan yang
ditunjuk (khusus untuk kelompok perusahaan/sentra industri) dan keanggotaannya harus
mewakili unsur pengusaha dan unsur pekerja.

Ida mengingatkan bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3, dapat membentuk Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan Covid-19 P2K3 atau Satgas Penanganan Covid-19 dimaksud agar
berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 pemerintah daerah setempat.

"Dengan kepengurusan tersebut, kami percaya bahwa keberadaan P2K3 sangat penting dan
strategis dalam mengembangkan dan melaksanakan upaya-upaya penting dalam bidang K3,
dalam kondisi sekarang ini juga termasuk penanganan Covid-19," ujar Ida.

167