Page 200 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021
P. 200
tapi serikat pekerja/serikat buruh, tetapi juga wajib memberi perhatian dan mendorong agar K3
dapat dijalankan secara efektif.
MENAKER MINTA P2K3 IKUT BANTU PEMERINTAH KENDALIKAN COVID-19
Di tengah upaya pemerintah mengendalikan COVID-19, Menaker Ida meminta Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan ikut serta mendorong penerapan
protokol kesehatan (prokes) di tempat kerja masing-masing dan mendorong agar semua pekerja
dapat menerapkan prokes di perjalanan maupun di rumah.
Menurut Ida Fauziyah, terlaksananya K3 pada semua tempat, bukan hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah, dan para pengusaha, tapi serikat pekerja/serikat buruh, tetapi juga wajib
memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dijalankan secara efektif.
"Saya mengharapkan agar semua pihak dapat melakukan upaya konkrit terhadap pelaksanaan
K3 di lingkungan masing-masing agar budaya K3 benar-benar terwujud di seluruh tanah air. Jadi
ini kerja bersama dan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, Kadisnaker, tapi juga
tanggung jawab pengusaha dan serikat pekerja dan para anggotanya, " kata Ida Fauziyah dalam
acara Pertemuan P2K3 Nasional bertajuk ”Efektivitas Peran P2K3 dalam Penanganan COVID-19”
di Jakarta, Selasa (27/7).
Ida Fauziyah menjelaskan sesuai amanah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
dan Permenaker Nomor 04/Men/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli
Keselamatan Kerja, P2K3 adalah lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu
melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang
keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.
Ida Fauziyah mengatakan keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja yang
susunannya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 atau
petugas K3 di perusahaan. Sedangkan Ketua P2K3 adalah pimpinan perusahaan atau salah satu
pimpinan perusahaan yang ditunjuk (khusus untuk kelompok perusahaan/sentra industri) dan
keanggotaannya harus mewakili unsur pengusaha dan unsur pekerja.
"Dengan kepengurusan tersebut, kami percaya bahwa keberadaan P2K3 sangat penting dan
strategis dalam mengembangkan dan melaksanakan upaya-upaya penting dalam bidang K3,
dalam kondisi sekarang ini juga termasuk penanganan COVID-19, " ujar Ida Fauziyah.
Menaker Ida mengingatkan bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3, dapat membentuk
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 P2K3 atau Satgas Penanganan COVID-19
dimaksud agar berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 pemerintah daerah
setempat.
Ida Fauziyah mengungkapkan jumlah perusahaan yang telah Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Online (WLKP) hingga 15 Juli 2021, mencapai 356.500 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja
tercatat 10.023.419 orang.
Sementara itu, terkait keselamatan kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun
2019 terdapat 114.235 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga Oktober 2020
terdapat 177.161 kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit akibat kerja yang 11 di antaranya
disebabkan COVID-19. Termasuk dalam kategori kecelakaan kerja adalah kecelakaan lalu lintas
pada perjalanan pekerja menuju tempat kerja, dari tempat kerja menuju tempat tinggal.
"Data tersebut dapat kita gunakan sebagai dasar untuk mendorong agar keberadaan P2K3 di
tempat kerja lebih efektif dan strategis dalam mengambil langkah-langkah mencegah dan
199
