Page 141 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021

PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH BAKAL DIPERLUAS

Perluasan penerima bantuan subsidi upah (BSU) dilakukan lantaran masih ada Rp 1 triliun dana
sisa dari program tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk memperluas penerima bantuan subsidi
upah.

"Subsidi upah diperluas dari yang semula hanya diperlakukan untuk mereka yang dikenakan
PPKM level 4 dan 3," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Evaluasi Program PC-PEN dan
Optimalisasi Anggaran Program PEN 2021 secara daring di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Ia mengatakan bahwa target penerima bantuan subsidi upah adalah 8.783.350 orang dengan
daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp 8,7 triliun. Namun, dana tersebut masih
tersisa lebih dari Rp 1 triliun, sehingga selain memperluas lokasi penerima, jumlah penerima BSU
juga akan ditambah.

Airlangga berharap bantuan sesuai usulan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut bisa lebih
dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima. "Dengan sisa anggaran ini akan
ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja dan ini jumlah anggarannya adalah Rp1,6
triliun," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam program BSU, pekerja atau buruh akan mendapatkan Rp 500 ribu
selama dua bulan yang akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1 juta. Penerima BSU didasarkan
pada data yang diberikan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah memutuskan teknis untuk
top up kartu sembako yang akan menggunakan dana optimalisasi di Kementerian Sosial. "Untuk
November dan Desember ini dilakukan tiga bulan masing-masing Rp300 ribu pada 35 kabupaten
dan kota prioritas terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem," ungkap Airlangga.
Kemudian pada Desember, lanjutnya, Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus kemiskinan
di 35 kabupaten tersebut agar penerima kartu sembako lebih tepat sasaran. Adapun terkait
realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada klaster kesehatan mencapai 54,3 persen,
perlindungan sosial 67 persen, program prioritas 57,7 persen, dukungan UMKM korporasi 38,9
persen, dan insentif usaha 96,7 persen.

Terpisah, Wakil Menteri Suahasil Nazara mengatakan terdapat potensi pergeseran atau realokasi
anggaran antar-kluster dalam program PEN yang akan diarahkan untuk pos kesehatan dan
perlindungan sosial. "Anggaran program PEN Rp744 triliun mungkin akan ada pergeseran dalam
kluster-kluster," katanya.

Sebuah hasil belum dapat menjelaskan secara rinci anggaran pos yang akan direalokasi ke dalam
bidang kesehatan dan perlindungan sosial karena sampai saat ini masih dalam tahap finalisasi.
"Ini akan difinalkan dan dimasukkan ke dalam PEN yang tentu ada pergeseran-pergeseran. Nanti
pada waktunya akan disampaikan," katanya.

Ia mengatakan realokasi anggaran yang ditujukan untuk bidang kesehatan dilakukan karena
terdapat kebutuhan untuk membayar perawatan pasien COVID-19 setelah terjadi lonjakan kasus
varian Delta. Anggaran bidang kesehatan dalam program PEN sendiri saat ini sebesar Rp214,96
triliun dan telah terserap Rp 6,82 triliun atau 54,3 persen dengan manfaat penggunaan rumah
sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat untuk masyarakat.

Kemudian biaya perawatan untuk 580,29 ribu pasien, insentif bagi 1,26 juta nakes pusat dan
santunan kematian bagi 466 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin serta bantuan iuran JKN

140