Page 144 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 144
Judul Cek bsu.kemnaker.go.id, ada tambahan 1,6 juta penerima BSU /
subsidi gaji
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/cek-bsukemnakergoid-ada-
tambahan-16-juta-penerima-bsu-subsidi-gaji
Jurnalis kompas.com
Tanggal 2021-10-27 14:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan sisa
anggaran, akan ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja dan ini jumlah anggarannya
adalah Rp 1,6 triliun
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) BSU diperluas
yang semula diberlakukan untuk mereka di wilayah PPKM Level 4 dan 3. Tentu ini diharapkan
dapat bisa dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sisa Anggaran BSU tersebut
sebesar Rp 1.791.477.000.000 (Rp 1,7 triliun) dan akan menyasar 1.791.477 pekerja. Anggaran
yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp 8,7 triliun untuk
8.783.350 pekerja terdampak pandemi Covid-19
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami juga mendapat informasi,
kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini mengalami progres yang signifikan, dari
target 8.783.350 pekerja
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dana BSU 2021 Tersalurkan
Ringkasan
Cek website bsu.kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, pemerintah menambah jumlah penerima penerima bantuan
subsidi upah (BSU) / subsidi gaji bagi pekerja. Besaran BSU / subsidi gaji adalah Rp 1 juta.
Pemerintah telah memutuskan untuk memperluas penerima BSU / subsidi gaji senilai Rp 1 juta
kepada 1,6 juta penerima. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
143
