Page 162 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 162

CEGAH PHK SAAT PANDEMI COVID-19, PEMKAB MOJOKERTO BEKERJASAMA
              DENGAN BPJS KETENAGAKERJAAN
              Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan
              Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan penguatan program perlindungan sosial penanganan
              krisis  pasca  pandemi  Covid-19  dan  terdaftar  aktif  di  BPJamsostek.  Proteksi  diberikan  dalam
              bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2021 untuk pekerja sektor padat karya.

              Bupati  Mojokerto,  Ikfina  Fahmawati  berharap,  bantuan  tersebut  dapat  mencegah  terjadinya
              Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemberian BSU juga diharapkan mampu meningkatkan daya
              beli serta menjaga tingkat kesejahteraan pekerja atau buruh. Nominal BSU sebesar Rp500 ribu
              per bulan selama dua bulan dengan ketentuan penerima merupakan peserta aktif sampai Juni
              2021.

              "Serta memiliki upah paling tinggi Rp3,5 juta. Total penerima BSU berdasarkan data dari Himbara
              (Himpunan Bank Milik Negara) adalah sebanyak 19.312 tenaga kerja. Pengusaha atau pemberi
              kerja  baik  besar,  menengah,  kecil,  mikro  harus  patuh  regulasi  ketenagakerjaan,  yakni  wajib
              memberi perlindungan jaminan sosial," katanya, Rabu (27/10/2021).

              Pemkab Mojokerto mengucapkan terima kasih pada BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan yang
              sudah mendaftarkan pegawainya. Melalui BSU tersebut diharapkan tercipta hubungan industrial
              yang harmonis dan kondusif di perusahaan, sekaligus mencegah terjadi PHK.

              Selain  untuk  pengusaha  sektor  padat  karya,  Bupati  juga  menginstruksikan  agar  kepala
              Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto, segera melakukan kewajiban yakni
              mendaftarkan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai anggota penerima manfaat BPJS
              Ketenagakerjaan.

              "BPJS Ketenagakerjaan adalah satu sistem yang sangat bermanfaat, bagi semua tenaga kerja di
              Indonesia. Selain untuk sektor padat karya, saya sudah sampaikan bahwa karyawan non ASN di
              OPD agar didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.

              Sementara  itu,  Kepala  BPJS  Ketenegakerjaan  Mojokerto,  Zulkarnaen  Mahading  mengatakan,
              jumlah total tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan adalah 83.855 orang, dengan 1.467
              pemberi kerja dan 584.689 orang penduduk Kabupaten Mojokerto yang bekerja.
              "Manfaat  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  sampai  dengan  September  2021  yang  dibayarkan
              kepada peserta telah mencapai sebesar Rp252.150.951.159, dari total 17.174 peserta penerima
              manfaat.  BPJS  Ketenagakerjaan  juga  memberikan  beasiswa  kepada  anak  ahli  waris  sebesar
              Rp1.645.500.000, dari 424 kasus," ujarnya.

              Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto saat ini, dilaporkan naik mencapai
              15 persen. Acara penyerahan BSU secara simbolis kali ini, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten
              Mojokerto Teguh Gunarko, Kepala OPD terkait serta beberapa pimpinan perbankan antara lain
              BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.

              [tin/kun].












                                                           161
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167