Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 171

UPAH MINIMUM JAWA TIMUR AKAN MENGALAMI PERUBAHAN

              Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2022 nampaknya bakal mengalami perubahan.
              Saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans Jatim) bersama dewan pengupahan
              tengah membahas perubahan tersebut sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

              Pada  tahun  2020  kemarin,  UMP  Jatim  telah  diputuskan  menjadi  Rp  1.868.000.  Nominal  itu
              meningkat usai pembahasan dan pertimbangan matang dari Pemprov Jatim beserta jajarannya,
              yakni senilai 5,65%.

              Gaji  Upah  Minimum  Regional  (UMR)  di  Jatim  merujuk  pada  penerapan  Upah  Minimum  Kota
              Kabupaten (UMK) 2021. Di Jatim sendiri, ada 5 daerah yang termasuk dalam gaji UMR tertinggi
              di Indonesia. Yakni Pasuruan, Mojokerto, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.

              Kepala  Disnakertrans  Jatim,  Dr.Himawan  Estu  Bagijo,SH,MH  menuturkan,  dalam  prinsipnya
              penetapan UMP mengedepankan nilai berkeadilan. Di Jatim, UMP menjadi batas bawah dalam
              menetapkan UMK masing-masing atau baseline dari pengupahan.

              "Untuk menentukan UMK di kabupaten atau kota, UMP ini merupakan batas bawah," tuturnya,
              Senin (25/ 10/2021).

              "Terkait dewan pengupahan di kabupaten atau kota, tengah menyesuaikan penghitungan UMP
              sesuai beragam kebijakan dan regulasi yang ada. Nantinya, hasil yang didapat akan dilaporkan
              kepada Gubernur Jatim dan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan UMP,"!terangnya.
              "Sudah  ada  simulasi  yang  dilakukan.  Terlebih,  pada  5  daerah  ring  satu,  yakni  Pasuruan,
              Mojokerto, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang tak bisa ada kenaikan upah. Karena, upah pada
              ring 1 sudah sangat tinggi, yakni di atas Rp 4 juta," mbuhnya.

              Sementara itu, simulasi pada sejumlah daerah wilayah yang dulu memiliki upah rendah, akan
              dibahas lagi dengan menggunakan rumus yang baru. Hasilnya, upah mengalami kenaikan Rp
              100.000 hingga Rp 200.000.

              "Gubernur mengambil kebijakan kenaikan UMP dengan besaran Rp 100.000, mengacu tahun lalu
              (2020)," jelasnya.

              Sedang di ring 1 tidak naik, hal itu untuk mendorong disparitas upah antara ring 1 dengan daerah
              lain agar tak terlampau jauh. Meski rencana UMP 2022 akan ditetapkan pada akhir November
              atau awal Desember 2021 ini. Kedepannya, UMP hendak dihitung dengan landasan inflasi atau
              pertumbuhan ekonomi, sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

              "Itu (menaikan UMP) ada rumusnya, di PP Nomor 36 Tahun 2021. Kenaikan mana yang paling
              tinggi, itu yang menjadi acuan," tandasnya.(ady)



















                                                           170
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176