Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 179

positive - Lucy Patitty (Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Rawamangun)
              Salah  satu  syaratnya  adalah  PAK  tersebut  ditetapkan  berdasarkan  diagnosis  dokter  yang
              berkompeten seperti dokter penasihat maupun dokter spesialis okupasi



              Ringkasan

              - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggelar webinar
              bertema Tetap Produktif di Masa Pandemi Bersama BPJAMSOSTEK, Jakarta, Kamis (19/11/2020).
              Dalam webinar tersebut memuat informasi yang sangat penting terutama terkait penanganan
              risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) di masa pandemi COVID-19.



              TERTULAR COVID-19 ADA YANG BISA DITANGGUNG OLEH BPJAMSOSTEK, SIMAK
              PERSYARATANNYA

              - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggelar webinar
              bertema Tetap Produktif di Masa Pandemi Bersama BPJAMSOSTEK, Jakarta, Kamis (19/11/2020).
              Dalam webinar tersebut memuat informasi yang sangat penting terutama terkait penanganan
              risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) di masa pandemi COVID-19.

              Salah satu narasumber webinar tersebut yaitu Kasubdit Pengawasan Norma Jamsostek, Ditjen
              Binawasnaker dan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) Kementerian Ketenagakerjaan Dr dr
              Sudi Astono. Sudi menyatakan, bahwa kasus COVID-19 bisa dikategorikan penyakit akibat kerja
              (PAK) sesuai ketentuan yang berlaku dan berhak atas santunan Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai
              akibat yg ditimbulkannya. "Kasus PAK itu berkaitan dengan kerja yang spesifik dan penyebab
              yang spesifik. Misalnya seorang tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, pekerja klinik, pekerja
              laboratorium di Faskes penanganan COVID-19 kemudian pekerja tertular COVID-19 dari pasien
              di tempat kerjanya itu, berarti dapat dikategorikan kasus PAK," ungkap Sudi.


              Kamis,  19  November  2020  -  19:45  Hadir  dalam  webinar  tersebut  Direktur  Pelayanan
              BPJAMSOSTEK  Krishna  Syarif,  Deputi  Direktur  BPJAMSOSTEK  Wilayah  DKI  Jakarta  Cotta
              Sembiring.  Sedangkan  sejumlah  narasumber  webinar  yang  lain  hadir  Dokter  Penasehat
              Ketenagakerjaan DKI Jakarta dr Tresye Widiastuty Paidi dan Asisten Deputi Bidang Kendali Mutu
              Operasional Program dan Investigasi Klaim BPJAMSOSTEK dr Tri Pambudi Santoso.

              Sudi menyatakan, Kemnaker membuat peraturan jika kasus PAK COVID-19 merupakan faktor
              risiko  biologi  yang  berhak  mendapatkan  program  JKK  sesuai  akibat  yang  ditimbulkannya.
              "Sebenarnya di Undang-Undang sudah ada hanya mempertegas saja. Faktor risiko biologi di
              tempat kerja adalah PAK dan berhak mendapat JKK yang dibayar oleh BPJAMSOSTEK. Kalau
              belum peserta BPJAMSOSTEK yang bayar haruslah pemberi kerja," cetusnya.

              Kamis, 19 November 2020 - 19:40 Sudi menegaskan, penerapan norma K3 dan keikutsertaan
              program BPJAMSOSTEK sangatlah penting. Karena, setiap pekerjaan dihadapakan pada kondisi
              risiko.  Menurutnya,  risiko  tersebut  tidak  bisa  dicegah  sepenuhnya.  Untuk  itu  wajib  menjadi
              peserta BPJAMSOSTEK. Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK paling tidak risiko yang dialami
              akan  lebih  ringan  dan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  penyakit  (PAK)  mendapatkan  santunan
              BPJAMSOSTEK.
                                                           178
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184