Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020

segi kualitas mengalami penurunan, seperti gula pasir yang sebelumnya dijatah 3 kg dikurangi
menjadi 1,2 kg, minyak goreng yang semula dijatah 2 kg dikurangi menjadi 1,2 kg, buah-buahan
awalnya 7,5 kg dikurangi menjadi 4,5 kg dan lainnya.

"Jika kualitas komponen-komponen KHL tersebut dikonversikan menjadi nominal, maka upah
pekerja atau buruh berpotensi mengalami penurunan sebesar Rp 245 ribu. Yang paling tidak
masuk akal adalah yang semula pembalut wanita kemudian dalam Permenaker 18/2020 diganti
menjadi cotton buds. Gubernur Khofifah sebagai wanita harusnya peka terhadap kegalauan-
kegalauan pekerja. Bagi buruh wanita kebutuhan akan pembalut merupakan kebutuhan primer.
Sehingga tidak tepat jika pembalut tersebut diganti menjadi cotton buds," jelasnya.

Jazuli mengatakan, meski terdapat SE Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 yang menghendaki
tidak ada kenaikan upah minimum, namun Khofifah dalam menetapkan UMK maupun UMSK
tidak hanya memperhatikan yuridis formal (SE Menaker) semata, melainkan harus
memperhatikan fakta empiris di lapangan.

"Maka Khofifah sepatutnya mengabaikan SE Menaker tersebut, karena tidak ada sejarahnya
seorang kepala daerah diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat karena mensejahterakan
rakyatnya," ujarnya.

"Selain tuntutan kenaikan upah, demonstrasi kali ini juga tetap menyuarakan penolakan
terhadap Omnibus Law UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain penolakan dengan
aksi-aksi demonstrasi, pimpinan kami di tingkat nasional juga telah melakukan gugatan hukum
judicial review di Mahkamah Konstitusi," lanjutnya.

Berikut tuntutan yang akan disampaikan ke Gubernur Khofifah:

1. Mengabaikan SE Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 yang menghendaki tidak ada kenaikan
upah minimum pada tahun 2021, sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur Khofifah pada
saat penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2021.

2. Menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah sebesar Rp 600
ribu.

3. Menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK) secara bersamaan, selambat-lambatnya tanggal 20 November 2020.

4. Merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Ketenagakerjaan RI agar merevisi
Permenaker No 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

5. Perkecil disparitas upah minimum di Jawa Timur.

174