Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 173
Judul 10 Ribu Buruh Jatim Akan Demo Omnibus Law dan soal UMK di Kantor
Gubernur
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-timur/5261238/10-ribu-buruh-
jatim-akan-demo-omnibus-law-dan-soal-umk-di-kantor-gubernur
Jurnalis Esti Widiyana
Tanggal 2020-11-19 11:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Jazuli (Jubir Aliansi Serikat Pekerja atau Buruh Jawa Timur) Kami mendesak Gubernur
Khofifah agar dalam melakukan penetapan UMK tahun 2021, harus mempertimbangkan
kebutuhan selama pandemi. Semisal adanya biaya hidup tambahan untuk membeli masker, hand
sanitizer, multivitamin, kuota internet untuk anak sekolah secara online dan lainnya. Kebutuhan-
kebutuhan tersebut setelah kami survei harga maka ketemu nilai sebesar Rp 600.000
negative - Jazuli (Jubir Aliansi Serikat Pekerja atau Buruh Jawa Timur) Jika kualitas komponen-
komponen KHL tersebut dikonversikan menjadi nominal, maka upah pekerja atau buruh
berpotensi mengalami penurunan sebesar Rp 245 ribu. Yang paling tidak masuk akal adalah
yang semula pembalut wanita kemudian dalam Permenaker 18/2020 diganti menjadi cotton
buds. Gubernur Khofifah sebagai wanita harusnya peka terhadap kegalauan-kegalauan pekerja.
Bagi buruh wanita kebutuhan akan pembalut merupakan kebutuhan primer. Sehingga tidak tepat
jika pembalut tersebut diganti menjadi cotton buds
negative - Jazuli (Jubir Aliansi Serikat Pekerja atau Buruh Jawa Timur) Maka Khofifah sepatutnya
mengabaikan SE Menaker tersebut, karena tidak ada sejarahnya seorang kepala daerah
diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat karena mensejahterakan rakyatnya
negative - Jazuli (Jubir Aliansi Serikat Pekerja atau Buruh Jawa Timur) Selain tuntutan kenaikan
upah, demonstrasi kali ini juga tetap menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU No 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain penolakan dengan aksi-aksi demonstrasi, pimpinan kami
di tingkat nasional juga telah melakukan gugatan hukum judicial review di Mahkamah Konstitusi
172
