Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 174
DISNAKERTRANS BUKA POSKO PENGADUAN THR
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng kembali membuka posko
pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Posko tersebut dibuka
di Kantor Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans
Sulteng Jalan Mohammad Yamin, Palu.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Disnakertrans Provinsi Sulteng, Joko Pranowo mengatakan bahwa selain menerima pengaduan
karyawan terkait pembayaran THR, posko tersebut juga membuka pelayanan konsultasi bagi
perusahaan yang masih bingung terkait pembayaran THR.
"Para tenaga kerja atau karyawan dipersilakan melapor, bila ada perusahaan yang tidak
membayarkan THR/katanya, Selasa (20/4/2021). Dikatakannya, posko pengaduan THR tersebut
siap menerima aduan 24 jam melalui beberapa kontak yang telah ditentukan. Kontak-kontak
tersebut masing-masing melalui nomor 085394276500 (Syaiful), 085256617033 (Rifai),
081341189677 (Andawiah) dan 082345888859 (Novianthi).
"Saya sarankan melalui WA atau SMS saja, agar efisien waktu dan biaya. Apalagi kalau yang dari
daerah,"imbuh Kabid. Bagi karyawan yang ingin melakukan pengaduan, ia menegaskan harus
menyertakan alamat perusahaan dengan rinci dan jelas, hingga memudahkan petugas
memproses aduan yang disampaikan.
Ia berjanji akan langsung menindaklanjuti laporan yang disampaikan dengan jelas, sesuai aturan
dan perundang-undangan yang berlaku.
"Karyawan jangan takut melapor, kami pastikan identitas akan dirahasiakan,"tegas Joko.
Dijelaskannya, bagi perusahaan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR, akan dikenakan sanksi ringan hingga berat,
mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan izin usaha atau penghentian sementara.
Dalam regulasi tersebut ditetapkan bahwa pembayaran THR maksimal dilakukan pada H-7
Lebaran, "Apabila pembayaran tidak dilakukan hingga batas waktu tersebut, maka akan
dikenakan denda 5% dari total THR yang harus dibayarkan,"pungkasnya.
IEA
Caption:
Joko Pranowo
173
