Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

“Kami buka posko pengaduan THR misalnya ada pekerja dari luar SPN yang pembayaran THR-
nya tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa diadukan di posko DPC SPN. Siapa saja bisa
mengadukan ke posko kami jika ada masalah dalam pembayaran THR,” ungkap Sekretaris DPC
SPN Kota Pekalongan, Mustakim Atho.

Pihaknya siap memberikan pemahaman terkait aturan, hingga memberikan pendampingan.
“Posko pengaduan THR memang rutin kami buka setiap tahun untuk mengawal kawan-kawan
buruh dan pekerja yang mendapati masalah dalam pembayaran THR. Untuk tahun ini, aturanya
sudah jelas karena Menaker sudah mengeluarkan surat edaran,” tambahnya.

Dalam SE yang diterbitkan, lanjut Mustakim, disebutkan bahwa THR diberikan sesuai ketentuan
yang ada yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Salah satunya terkait besaran THR yakni sebesar satu bulan gaji bagi pekerja yang sudah bekerja
selama satu tahun dan proporsional untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
Serta THR harus dibayarkan penuh tanpa dicicil. “Begitu pula dengan waktu pembayaran THR.
Pembayaran harus dilakukan maksimal H-7 Idulfitri,” katanya.

Pihaknya juga telah mengumpulkan seluruh pengurus Pimpinan Serikat Pekerja (PSP) SPN untuk
memberikan pembekalan terkait SE dari Menaker. Namun berdasarkan laporan dari PSP,
sebagian besar perusahaan sudah menyanggupi untuk membayarkan THR sesuai dengan
ketentuan. “Kecuali ada satu perusahaan yang belum. Ini diperlukan bipartit,” tandasnya.

(nul)

171