Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

sebagai salah satu sarana konsultasi, pemantauan pelaksanaan pembayaran THR, serta menjalin
koordinasi penegakan hukum dengan instansi terkait.
"Berdasarkan data kemarin belum ada pengaduan mengenai THR, dan kita sudah koordinasi
juga dengan kabupaten dan kota untuk ikut serta dalam pengawasan dalam pemberian THR,"
ucapnya, Kamis (22/4/2021) dilansir dari ANTARA.

Menurutnya, posko pengaduan THR tahun 2021 juga dibuka di 15 kabupaten dan kota di Provinsi
Lampung.

"Di Lampung tercatat ada 7.000 lebih perusahaan, oleh karena itu kita terus bersinergi dengan
Apindo dan serikat buruh sebagai kepanjangan tangan dari perusahaan serta pekerja untuk
mengawasi penyaluran THR tahun ini," katanya.

Ia menjelaskan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Lampung nomor 045.2/1497/07/2021,
pembentukan pos komando pelaksanaan tunjangan hari raya keagamaan selain diharuskan
untuk melaporkan data pelaksanaan THR di perusahaan untuk ditindaklanjuti, juga diwajibkan
menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19.

"Protokol kesehatan wajib diterapkan dalam pembukaan Posko THR untuk memutus mata rantai
persebaran Covid-19," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR secara penuh
kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

Namun, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi
Covid-19 dan tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan, yakni bisa membayar
THR maksimal H-1 Lebaran.

Kelonggaran itu dengan catatan pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja untuk
mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan transparan dan dilaporkan tertulis kepada
Dinas Ketenagakerjaan setempat tujuh hari sebelum Lebaran. (ANTARA)

167