Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 166
Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI), Sarman Simanjorang, menilai kewajiban tersebut terlalu berat. Terlebih lagi jika kondisi
semua sektor usaha disamaratakan.
"Jadi kalau misalnya pemerintah akan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak bayar
THR, itu namanya pengusaha kita ini sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah megap-megap
ditenggelamkan, kalau diwajibkan bayar THR," kata Sarman kepada, Kamis (22/4).
Menurutnya, di tengah situasi pandemi sekarang, kemampuan pengusaha bisa digolongkan jadi
3 jenis. Pertama yakni sektor usaha yang memang punya kemampuan membayar 100 persen.
Ini antara lain usaha yang justru moncer di tengah COVID-19 seperti makanan minuman,
farmasi, kesehatan, hingga telekomunikasi.
Sementara golongan kedua, ia kategorikan sebagai sektor usaha setengah mampu. Terdiri dari
sektor-sektor yang baru saja buka kembali atau berangsur pulih. Kemampuan sektor ini katanya,
hanya bisa membayar THR melalui skema dicicil.
"Ada juga ketiga sektor yang memang sama sekali tidak mampu, katakanlah pariwisata, hotel
restoran, kafe, transportasi, mal. Contoh hiburan malam sudah setahun enggak buka di Jakarta,
disuruh bayar THR dari mana coba? Sudah setahun tutup disuruh bayar THR," tutur Sarman.
165
