Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

Pembayaran THR diyakini akan memacu pertumbuhan ekonomi. Foto/Ilustrasi JAKARTA -
Pertumbuhan ekonomi diyakini akan mendapat angin segar dari naiknya konsumsi rumah
tangga, dengan adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja. Karena itu,
pemerintah berharap pembayaran THR dapat dilakukan tepat waktu.

"Pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat membantu peningkatan perekonomian dari
sisi permintaan," jelas Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi
Wisnuwardhani di Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Menurut Fadjar, THR merupakan pendapatan non upah. Adapun pekerja/buruh yang berhak atas
THR adalah Pekerja/Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja/Buruh PKWT (pekerja kontrak)
yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Pada umumnya, THR
wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh serta Wajib dibayarkan paling lama 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.

Keputusan THR untuk tahun ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Untuk itu, dalam kerangka pelaksanaan THR 2021, walaupun diberikan kesempatan untuk
melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dan perwakilan pekerja jika pengusaha
merasa tidak mampu, namun terdapat perbedaan dengan aturan 2020," tegasnya.

Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran
THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan
ketidakmampuan membayar THR 2021 secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan.

"Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB
atau kebiasaan yang telah dilakukan," ungkap Fadjar.

Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR,
dibentuk posko-posko THR 2021 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi,
konsultasi, pemantauan pelayanan, pengaduan pembayaran THR. "Posko ini bisa diakses melalui
daring dan luring," tutup Fadjar.

(fai).

163