Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 181
"Pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat membantu peningkatan perekonomian dari
sisi permintaan," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi
Wisnuwardhani dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (22/4).
Pemerintah sudah memutuskan THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh serta
wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Keputusan THR untuk tahun ini pun sudah tertuang dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Namun, kata Fadjar, pandemi covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi
perekonomian pada saat itu terutama terhadap kelangsungan usaha.
Untuk itu, dalam kerangka pelaksanaan THR 2021, walaupun diberikan kesempatan untuk
melakukan perundingan bipartite antara pihak pengusaha dan perwakilan pekerja jika
pengusaha merasa tidak mampu, namun terdapat perbedaan dengan aturan 2020.
Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran
THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan.
Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan membayar THR 2021 secara
tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB
atau kebiasaan yang telah dilakukan," ujar Fadjar.
Ia juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Adapun mengenai pengawalan pelaksanaan THR, dibentuk posko-posko THR 2021 yang
bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, pemantauan pelayanan,
pengaduan pembayaran THR. "Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring," ucap Fadjar.
Pemerintah sebelumnya meminta pengusaha untuk memberikan THR pada Hari Raya Idufitri
tahun ini. Sebab, pemberian THR dinilai akan mampu mendorong perekonomian dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setidaknya akan ada
Rp215 triliun uang yang akan berputar imbas dari pemberian THR.
"Tentu dengan demikian, pemerintah melihat untuk mendorong konsumsi ada 5 program yaitu
pembayaran THR. Estimasi anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah Rp215 triliun," ujarnya
dalam Keterangan Pers Menko Bidang Perekonomian usai Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta,
Rabu (7/4).
(Rheza Alfian ).
180
