Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 183
TAK MAMPU BAYAR THR, ISTANA MINTA PERUSAHAAN TRANSPARAN
THR bagi pekerja swasta akan cair pada H-7 Lebaran. Sementara THR PNS lebih cepat yakni H-
10 Lebaran. Dengan ada pembayaran THR, pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapat angin
segar.
Dilansir dari laman economy.okezone.com, "pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat
membantu peningkatan perekonomian dari sisi permintaan," jelas Tenaga Ahli Utama Kedeputian
III Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani di Jakarta, Kamis (22/4/2021).
Menurut Fadjar, THR merupakan pendapatan non upah. Adapun pekerja/buruh yang berhak atas
THR adalah Pekerja/Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja/Buruh PKWT (pekerja kontrak)
yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
Pada umumnya, THR wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh serta Wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Keputusan THR untuk tahun ini
sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Namun, kata Fadjar, Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi
perekonomian pada saat itu terutama terhadap kelangsungan usaha.
"Untuk itu, dalam kerangka pelaksanaan THR 2021, walaupun diberikan kesempatan untuk
melakukan perundingan bipartite antara pihak pengusaha dan perwakilan pekerja jika
pengusaha merasa tidak mampu, namun terdapat perbedaan dengan aturan 2020," tegasnya.
Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran
THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan
ketidakmampuan membayar THR 2021 secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan.
"Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB
atau kebiasaan yang telah dilakukan," ungkap Fadjar.
Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR, dibentuk posko-posko THR 2021 yang bertujuan
untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, pemantauan pelayanan, pengaduan
pembayaran THR. "Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring," tutup Fadjar.
(GA).
182
