Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja ( DPMPTSP-TK ) Kota Batu, Adiek Iman Santoso menjelaskan, perusahaan diimbau
melaksanakan SE tersebut dengan tertib. Salah satunya tidak mencicil THR.

Dedek menyampaikan ada tiga poin yang harus dijalankan pemerintah daerah untuk memberi
kepastian hukum dan mengantisipasi hambatan pelaksanaan THR 2021. Di antaranya penegakan
hukum terhadap pelanggaran pemberian THR. Berikutnya, pembentukan posko pelaksanaan
THR.

"Lalu melaporkan data pelaksanaan THR keagamaan 2021 dan tindak lanjut pemerintah daerah
ke Kemenaker," ujar Dedek, sapaannya, Minggu (18/4/2021).

SE Menaker itu telah diterimanya pada 16 April. Selanjutnya akan disampaikan ke Wali Kota Batu
untuk teknis pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Hal itu agar
pelaksanaan koordinasi efektif antara pemerintah pusat hingga daerah.

Terkait skema pembayaran THR tahun ini, berbeda dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 lalu,
pemberian THR bisa dilakukan secara mengangsur karena kondisi perekonomian yang goncang
akibat pandemi. Sedangkan di tahun ini pemberian harus dilakukan secara penuh dan tepat
waktu.

"Perusahaan di Kota Batu tak boleh mencicil THR tahun 2021. Lantaran pemerintah pusat menilai
kondisinya sudah berangsur-angsur membaik. Pembayaran juga harus dilakukan maksimal tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan," tutur dia kepada TribunJatim.com .

Ada sanksi bagi yang melakukan pelanggaran pembayaran THR keagamaan. Jika perusahaan
terlambat membayar THR, maka perusahaan akan diberikan denda sebesar lima persen dari total
THR yang harus dibayarkan.

Denda itu akan disalurkan untuk kesejahteraan pekerja. Pengenaan denda tidak menghapus
kewajiban pemberi kerja untuk memberikan THR.

"Sanksi administratif akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR. Contohnya
seperti, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha," lanjut Dedek.

Jika perusahaan masih beralasan terdampak Covid-19. Maka perusahaan tersebut harus
membuat laporan keuangan perusahaan sebagai bukti. Selain itu, pihaknya juga akan
memfasilitasi serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha di Kota Batu untuk melakukan dialog
dan mendapatkan solusi terbaik.

THR wajib diberikan perusahaan kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara
terus menerus atau lebih. THR wajib diberikan setara dengan satu bulan upah. Sedangkan, untuk
pekerja yang masa kerjanya masih dibawah 12 bulan. THR yang wajib diberikan besarannya
proporsional.

Berita tentang THR.

246