Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 246
Judul Pemkot Batu Ingatkan Perusahaan Kalau THR Tidak Boleh Dicicil
Nama Media jatim.tribunnews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://jatim.tribunnews.com/2021/04/22/pemkot-batu-ingatkan-
perusahaan-kalau-thr-tidak-boleh-dicicil
Jurnalis Benni Indo
Tanggal 2021-04-22 11:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Adiek Iman Santoso (Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ( DPMPTSP-TK ) Kota Batu) Lalu melaporkan data
pelaksanaan THR keagamaan 2021 dan tindak lanjut pemerintah daerah ke Kemenaker
negative - Adiek Iman Santoso (Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ( DPMPTSP-TK ) Kota Batu) Perusahaan di Kota
Batu tak boleh mencicil THR tahun 2021. Lantaran pemerintah pusat menilai kondisinya sudah
berangsur-angsur membaik. Pembayaran juga harus dilakukan maksimal tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan
negative - Adiek Iman Santoso (Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ( DPMPTSP-TK ) Kota Batu) Sanksi administratif
akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR. Contohnya seperti, teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha
Ringkasan
Pemkot Batu mengimbau agar perusahaan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada pekerjanya dengan cara dicicil. Mekanisme pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi
pekerja telah diatur dalam SE Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021.
PEMKOT BATU INGATKAN PERUSAHAAN KALAU THR TIDAK BOLEH DICICIL
Reporter : Benni Indo | TRIBUNJATIM.COM, BATU - Pemkot Batu mengimbau agar perusahaan
tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya dengan cara dicicil.
Mekanisme pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja telah diatur dalam SE Menaker
Nomor M/6/HK.04/IV/2021.
245
