Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 241
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang menyiapkan Satgas dan Posko
pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh. Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang Suardi menyampaikan berdasarkan Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan
pemberian THR keagamaan bagi pekerja/ buruh di perusahaan, disebutkan bahwa para
pengusaha wajib untuk melakukan pembayaran THR tahun 2021 secara penuh atau tanpa dicicil
kepada pekerja/buruh.
PENGUSAHA WAJIB BAYAR PENUH THR
Disnakerin Bentuk Posko Pengaduan
Rasuna Said, Padek--- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang
menyiapkan Satgas dan Posko pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi
pekerja/buruh.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang Suardi menyampaikan
berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No
M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja/ buruh di
perusahaan, disebutkan bahwa para pengusaha wajib untuk melakukan pembayaran THR tahun
2021 secara penuh atau tanpa dicicil kepada pekerja/buruh.
"Satgas dan posko pengaduan itu dijalankan sesuai dengan aturan THR tahun 2021 yang
tertuang dalam SE Menteri Ketenagakerjaan RI," kata Suardi kepada Padang Ekspres, Rabu
(21/4).
Mantan Kepala BKPSDM Kota Padang itu menyebutkan untuk melakukan pengawasan tersebut,
Disnakerin Kota Padang akan mendirikan posko pengaduan sampai H-7 menjelang Hari Raya
Idul Fitri 1442 H.
"Insya Allah besok (hari ini, red) kita sudah membentuk satgas dan posko pengaduan THR 2021,
hingga menjelang H-7 lebaran," ungkap Suardi.
Ia menjelaskan, satgas dan posko pengaduan itu disiapkan untuk mengantisipa -si aduan seputar
THR. Sehingga pekerja/buruh mendapatkan THR tepat waktu dan tanpa potongan.
"Di posko itu pekerja/buruh bisa berkonsultasi dan melaporkan, jika seandainya THR tidak
dibayarkan oleh perusahaan tempat bekerja," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga telah menyosialisasikan isi SE Menteri Ketenagakerjaan
tersebut terkait pembayaran THR yang telah ditentukan kepada perusahaan-perusahaan di Kota
Padang.
"Perusahaan harus wajib melakukan pembayaran THR keagamaan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan," tegas Suardi.
Namun begitu, sambungnya, terdapat pengecualian atau keringanan bagi perusahaan yang
terdampak oleh pandemi Covid-19, mereka diberikan ruang melakukan kesepakatan dengan
pekerja/buruh dalam persoalan THR.
"Perusahaan yang terdampak Covid-19 juga harus memberikan atau memiliki bukti berupa
laporan keuangan yang menyatakan pendapatan menurun. Serta ada juga kesepakatan kedua
belah pihak persoalan THR, kapan dibayarkan dan berapa besarannya," tandas Suardi.
240
