Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

Ringkasan

Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari
raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan resmi diterbitkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan. Tentu SE tersebut menuai reaksi khususnya dari kaum buruh. "Menurut SPSI,
surat edaran tersebut sudah jelas dan terang bahwa hak karyawan terkait THR wajib hukumnya,"
ujar Muslih, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Magelang, Kamis (22/4).

PERUSAHAAN DI MAGELANG SIAP BAYAR THR BURUH

MAGELANG-JATENG, - Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan
pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan resmi
diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Tentu SE tersebut menuai reaksi khususnya dari kaum
buruh.

"Menurut SPSI, surat edaran tersebut sudah jelas dan terang bahwa hak karyawan terkait THR
wajib hukumnya," ujar Muslih, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten
Magelang, Kamis (22/4).

Ia menjelaskan, ada tiga hal yang bisa dilakukan pengusaha yaitu THR dibayarkan langsung
secara penuh, secara dicicil bagi perusahaan yang kurang mampu, atau tidak membayar THR
namun harus dibuktikan dengan melaporkan kondisi keuangan perusahaan.
Muslih berharap pada perusahaan untuk bisa patuh terhadap SE yang diberlakukan dan sudah
menghubungi pihakperusahaan.

"SPSI sudah komunikasi dengan perusahaan perusahaan terkait THR agar perusahaan patuh
pada regulasi yang ada, dan perusahaan siap," katanya.

Muslih juga berpesan pada semua kalangan buruh agar menjaga kondusifitas di Magelang
dengan melakukan pekerjaan yang penuh tanggung jawab.

"SE ini diterbitkan sudah melalui kajian yang matang dari beberapa aspek. Semua ada tata
caranya, terkait potensi perusahaan yang tidak mampu bayar harus ada laporan keuangan dan
ini harus ada tim yang kompeten untuk mengaudit," kata dia.
"Jika ada pelanggaran yana kita bawa ke ranah hukum, kalo potensi pidana yang kita pidanakan,
misalnya mengeluarkan data yang dimanipulasi untuk menghindari kewajibannya," imbuhnya.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kabupaten Magelang, Edi Sumekto,
menerima dengan baik keputusan SE yang diterbitkan Kemnaker.

"Menerima dengan baik selama surat edaran dipatuhi oleh pihak perusahaan dan tidak
dilencengkan seperti pemberian THR empat hari. Tiga hari sebelum lebaran kok masih belum
diberikan, kami pasti menuntut," kata dia.

Eko mengatakan, tetap ada kekhawatiran buruh apabila perusahaan tidak membayarkan THR
sesuai ketentuan yang ada. Menurutnya, harus ada pihak yang benar-benar kompeten untuk
memastikan perusahaan itu bisa membayar THR atau tidak.

"Memang dari pemerintah mengatakan pemberian THR maksimal tujuh hari sebelum hari raya
Idul Fitri, tapi bagi perusahaan yang jauh dari pusat atau tidak diawasi bisa tidak memberikan
THR dengan alasan keuangan perusahaan masih keadaan terpuruk," kata dia. [Faisal].

236