Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 240
Judul Pengusaha Wajib Bayar penuh THR
Nama Media Padang Ekpress
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg9&10
Jurnalis R
Tanggal 2021-04-22 11:44:00
Ukuran 298x278mmk
Warna Warna
AD Value Rp 146.020.000
News Value Rp 730.100.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Suardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang) Satgas
dan posko pengaduan itu dijalankan sesuai dengan aturan THR tahun 2021 yang tertuang dalam
SE Menteri Ketenagakerjaan RI
neutral - Suardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang) Insya
Allah besok (hari ini, red) kita sudah membentuk satgas dan posko pengaduan THR 2021, hingga
menjelang H-7 lebaran
neutral - Suardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang) Di
posko itu pekerja/buruh bisa berkonsultasi dan melaporkan, j ika seandainya THR tidak
dibayarkan oleh perusahaan tempat bekerja
positive - Suardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang)
Perusahaan harus wajib melakukan pembayaran THR keagamaan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan
negative - Suardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang)
Perusahaan yang terdampak Covid-19 juga harus memberikan atau memiliki bukti berupa
laporan keuangan yangmenyatakanpenda-patan menurun. Serta ada juga kesepakatan kedua
belah pihak persoalan THR, kapan dibayarkan dan berapa besarannya
negative - Suardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang)
Sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR ada, tapi itu yang men -indak nanti Bidang
Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi Sumbar, kami hanya menerima
laporan dan berkoordinasi sedangkan tindakan ada di mereka
neutral - Suardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang) Ya,
jangan sampai banyak lah yang mengadu pekerja/buruhnya. Untuk itu diminta kesadaran
perusahaan untuk memenuhi hak-hak sesuai dengan peraturan pemerintah
239