Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 32
"Sanksi yang diberikan secara bertahap mulai dari teguran tertulis dan mesti membayarkan
denda setiap satu hari keterlambatan dari waktu pemberian THR yang telah ditetapkan," kata
Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans
Sulteng Joko Pranowo di Kota Palu, Kamis.
Jika perusahaan tersebut tidak mempedulikan teguran lisan tersebut, lanjutnya, maka pihaknya
kemudian memberikan teguran tertulis kepada instansi pemberi izin usaha kepada perusahaan
itu agar diberikan pembatasan dan penundaan kegiatan usaha.
Apabila perusahaan itu tetap tidak memberikan THR kepada pekerjanya maka dilakukan
pembekuan kegiatan usaha selama kurun waktu tertentu.
"Penindakan kepada perusahaan seperti jelas tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2006 tentang THR Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," ujarnya.
Sejauh ini, Joko mengatakan pihaknya telah menyurat pemerintah kabupaten dan kota untuk
diteruskan ke perusahaan-perusahaan yang ada di sana agar memberikan THR kepada seluruh
pekerjanya.
"Secara administrasi dan kedinasan kita sudah lakukan semua. Kita juga sudah mengunjungi
perusahaan yang rentan tidak memberikan THR kepada pekerjanya agar membuat surat
pernyataan," ucapnya.
Ia menyatakan saat ini tercatat ada 2.009 perusahaan di Sulteng yang wajib memberikan THR
kepada pekerjanya.
31
